BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Suasana Kantor Kelurahan Pemurus Baru berlangsung ribut. Sebab warga yang datang dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan menyampaikan protes terhadap penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras yang tidak tepat sasaran beberapa waktu lalu.
Para warga menilai banyak penerima bansos beras itu berasal dari keluarga berada karena terlihat dari bangunan rumah dan latar belakang dari penerima.
Seperti yang diungkapkan Sekretaris RT 14 Kelurahan Pemurus Baru, Agustina bahwa ada warga yang terbilang sangat mampu. Namun malah menerima bantuan.
Saat ditelusuri lebih lanjut ternyata penerima bisa lolos, karena atas persetujuan dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat.
“Ternyata menggantikan undangan yang dapat tapi tidak mengambil. Bahkan malah disuruh ambil oleh yang bersangkutan tadi,” ungkap Agustina kepada kalimantanpost.com usai rapat, Rabu (22/7/2026).
Padahal menurut Agustina, masih banyak warga yang lebih berhak mendapat bansos tersebut. Namun, kenapa malah warga mampu yang diutamakan.
Tentunya hal ini juga diprotes warganya sendiri yang merasa tidak adil atas penyaluran bansos yang harusnya diperuntukan untuk warga miskin atau kurang mampu.
“Saya juga jadi diprotes warga. Makanya saya protes kesini kenapa beda karena saya lihat langsung di lapangan saat pembagian dan saya kenal dengan warga saya sendiri yang mampu malah dapat, dia pengusaha kos-kosan,” tegasnya.
Ia juga sangat menyayangkan tidak ada koordinasi lebih lanjut dari kelurahan setempat setelah ada bansos yang tersisa karena belum tersalurkan.
Menurut informasi, ada 40 bansos beras yang tersisa tidak diambil karena bersangkutan telah meninggal, pindah tempat tinggal atau alasan lainnya.
“Jadi ada 40 karung beras tersisa, itu pun ribut dulu baru dari bagi lagi. Namun saat pembagian tidak merata dan banyak salah sasaran ya karena tidak ada koordinasinya,” terangnya.
“Saya kemarin di telpon untuk diminta usulkan dua warga lagi yang berhak menerima. Artinya saya tidak berani minta kalau tidak disuruh. Tapi di RT 13 lebih banyak dapat bahkan puluhan orang bahkan salah sasaran lagi. Jadi kenapa malah berbeda seperti itu, warga saya juga banyak yang miskin padahal,” sambung.
Saat penyaluran memang lanjutnya, Lurah tidak ada karena cuti hingga hanya ada Sektretaris Lurah yang ada. Namun ia menyesalkan kenapa tiba-tiba mekanisme penyaluran bansos langsung berantakan setelah tidak ada pejabat utama yang ada.
“Iya kenapa tiba-tiba jadi berantakan begitu, bahkan tidak sesuai aturan mekanismenya,” tekannya.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Pemurus Baru, Budi Rahmadhani berdalih penyaluran bansos mengacu pada data penerima dari Bulog. Dimana data yang ada tidak valid dan tidak lengkap hingga menyebabkan bansos beras banyak tersisa.
Kemudian, Budi menilai data Bulog dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin tidak singkong hingga hal demikian terjadi.
“Data dari Bulog itu hanya sekitar ratusan saja. Jadi sisanya 200 berdasarkan data dari RT. Tapi sebenarnya data Dinsos dengan Bulog tidak singkron jadi seperti ini banyak yang tersisa hingga digantikan,” kata Budi.
Dari data yang ada lanjutnya, banyak yang tidak mengambil hingga ditunggu selama 5 hari kerja. Jika tetap bansos tersebut bisa digantikan sesuai ketentuan dari Bulog sendiri.
“Makanya kami minta kepada RT untuk menginformasikan warganya untuk ke kelurahan kroscek lagi apakah ada nama dan nik nya dalam data penerimaan,” sebutnya.
Menurutnya orang yang digantikan dari penerima awal dikarenakan yang bersangkutan telah meninggal, pindah tempat tinggal atau alasan lainnya. Dimana sebelumnya diusulkan sebanyak 1.300 orang. Namun kouta penerima hanya 300 orang.
“Kami akui kecolongan tahun ini karena harusnya bagian verifikasi ke lapangan itu dari Dinsos,” pungkasnya. (ham/KPO-3).
