PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI), dalam rangka kesiapsiagàan menghadapj ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/7/2026) malam.
Rapat ini dipimpin Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, Bupati/Walikota se-Kalteng serta Kepala Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait.
Kepala BNPB Suharyanto berjanji mendukung penuh penanggulangan Karhutla di Kalteng, karena sulit dipadamkan bila terjadi kebakaran, yang disebabkan luas wilayah dan lahan gambut.
Dukungan dalam bentuk penyediaan tiga unit helikopter patroli, dua unit helikopter pembom air (water booming) dan satu unit pesawat operasi modifikasu cuaca serta dukungan anggaran lainnya.
Dikemukakannya, Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dia juga meminta kepada para kepala daerah yang rawan Karhutla untuk menetapkan status siaga darurat.
Ia minta masyarakat menghindari pembakaran di area rawan, melakukan patroli secara rutin, penggunaan teknologi sistem pemantauan titik api dan pemetaan risiko, penciptaan sekat bakar buatan, jalur hijau, dan embung air untuk upaya pencegahan teknis.
“Pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait,” tandasnya.
Sebelumnya Gubernur Agustiar Sabran mengungkapkan, saat ini ada curah hujan yang turun di penghujung Juli ini harus dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi.
Menurut Gubernur, puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November.
“Karena itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” tegas Agustiar Sabran.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas,” ujarnya.
Gubernur memberikan instruksi keras kepada jajaran kepala daerah tingkat kabupaten/kota agar responsif menyikapi ancaman di wilayahnya masing-masing.
Ia minta para Bupati dan Wali Kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera geser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke SKPD terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel.
“Mari duduk bersama unsur Forkopimda, ambil keputusan cepat selama akuntabilitas dan aturan hukum dipegang teguh,” imbuhnya.(drt/ist/KPO-4)
