Banjarmasin, KP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama dalam penganggaran tahun 2027.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Astuty Suprapti mengatakan hal tersebut pada kegiatan bincang santai bertema “Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel bersama insan pers, Selasa (4/8).
Pemerintah mengakui pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar.
Namun, manfaatnya diyakini dapat dirasakan seluruh masyarakat Kalsel.
“Penganggaran terbesar memang diarahkan ke sektor infrastruktur karena dampaknya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ungkap Astuty panggilan akrab.
Dalam menyusun program pembangunan, pemerintah membagi Kalsel ke dalam tiga klaster utama sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Klaster pertama adalah Banjarbakula yang meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar dan Barito Kuala.
Klaster kedua adalah kawasan pesisir yang mencakup Tanah Bumbu dan Kotabaru. Sementara klaster ketiga, Banua Anam, terdiri atas enam kabupaten di wilayah hulu.
Pembagian klaster tersebut dilakukan agar pembangunan dapat disesuaikan dengan potensi unggulan setiap daerah.
Di wilayah pesisir, misalnya, pemerintah mendorong pembangunan jalan, jembatan, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.
Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi motor penggerak baru perekonomian Kalsel, terutama dengan dukungan jalur logistik dan pelabuhan yang strategis.
Sementara itu, wilayah Banua Anam didorong melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga industri berbasis sumber daya alam.
Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian adalah pengembangan itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui inovasi “SITI HAWA LARI, yang sebelumnya mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya penurunan stunting dan kemiskinan.
Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp500 juta kepada masing-masing kabupaten dan kota untuk mendukung sejumlah program prioritas, termasuk pengentasan buta huruf melalui pendidikan paket A, B, dan C.
Menurut Bappeda, program tersebut merupakan bagian dari realisasi 10 janji Gubernur Kalsel.
Meskipun pendidikan kesetaraan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi tetap memberikan dukungan melalui bantuan keuangan.
Hal serupa juga dilakukan terhadap program pengembangan pesantren modern.
Pemerintah provinsi tidak membangun fasilitas fisik pesantren karena kewenangannya berada di bawah Kementerian Agama, melainkan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kerja sama lintas sektor.
Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan penghubung Banjarmasin-Tanah Bumbu, jembatan menuju Kotabaru, hingga akses menuju Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih, diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalsel.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mencapai 8,1 persen pada 2029.
Namun, target tersebut dinilai cukup berat mengingat adanya penurunan transfer ke daerah (TKD) pada 2027 yang diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kalsel berada pada angka 5,22 persen, sementara target jangka menengah pada 2026 dipatok sebesar 6 persen.
Meski demikian, pemerintah optimistis target tersebut dapat dicapai.
Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai sekitar 76 poin, melampaui target awal sebesar 74 poin.
Angka kemiskinan juga berhasil ditekan hingga sekitar 3,4 persen, lebih baik dari target yang ditetapkan sebelumnya.
Pemerintah berharap berbagai program pembangunan yang telah dirancang dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalsel.
[]Diklaim Lampaui
Sisi lain, Pemprov mengklaim sejumlah indikator pembangunan daerah menunjukkan capaian yang melampaui rata-rata nasional. Keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti efektivitas pelaksanaan berbagai program strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Berbagai program pembangunan yang dijalankan merupakan turunan dari kebijakan nasional yang kemudian diterjemahkan ke dalam RPJMD, rencana strategis perangkat daerah, hingga program tahunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Ir H Nurul Fajar Desira, mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel saat ini mencapai 76,1 atau berada di atas rata-rata nasional.
Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun daya beli.
“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga mencapai 5,2 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global,” ujar Fajar Disira dalam perbincang santa bersama insan pers.
Di sektor kesejahteraan, angka kemiskinan di Kalsel terus mengalami penurunan.
Berdasarkan data tahun 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 3,7 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang berada pada kisaran 8,9 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,9 persen atau lebih rendah dibandingkan angka nasional.
Kondisi tersebut mencerminkan semakin terbukanya peluang kerja dan membaiknya pasar tenaga kerja di daerah.
Tak hanya sektor sosial dan ekonomi, kualitas lingkungan hidup di Kalsel juga menunjukkan tren positif.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai angka 78, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, terutama persoalan banjir dan berbagai isu lingkungan lainnya yang memerlukan penanganan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi memastikan berbagai capaian pembangunan tersebut akan terus diperkuat melalui implementasi program yang telah dituangkan dalam RPJMD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Program-program pembangunan akan terus dilanjutkan dan diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kalsel,” demikian TAG Nurul Fajar Desira dalam pemaparan tersebut(*/ nau/K-2)
