BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kota Banjarmasin dinilai membutuhkan lompatan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pergantian kepemimpinan yang terjadi berulang kali dinilai belum sepenuhnya mampu membawa perubahan mendasar terhadap persoalan ekonomi, infrastruktur, lingkungan hingga pengelolaan potensi sungai.
Rangkuman tersebut disampaikan Ahmad Sajali Dosen Filsafat UIN dari berbagai pendapat yang hadir dalam acara 500 Tahun Banjarmasin Refleksi Lima Abad Merajut Harappan Mengukir Gemilang Untuk Banua yang diinisiasi Ir H Sukrowardi pemilik Podcast Sukro, di Hotel Jelita Banjarmasin, Sabtu (08/08/2026.
Dihadapan para undangan yang terdiri para tokoh
dalam diskusi mengenai masa depan Banjarmasin. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pentingnya visi dan rasionalitas kepemimpinan dalam menentukan arah pembangunan kota untuk jangka panjang.
“Yang harus dilihat dari pimpinan yang ada ini, punya visi atau tidak? Punya rasionalitas kepemimpinan atau tidak,” menjadi salah satu pertanyaan yang mengemuka dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan rutinitas pemerintahan dan kegiatan yang bersifat seremonial. Pemimpin harus memiliki target yang terukur mengenai kondisi kota yang ingin diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan.
Pelajaran mengenai pentingnya pendidikan dalam membangun kembali sebuah negara juga disinggung dengan mengambil contoh Jepang pasca-Perang Dunia II.
Ketika Jepang mengalami kehancuran infrastruktur dan ekonomi, Kaisar Hirohito disebut mempertanyakan jumlah guru yang masih dimiliki. Hal tersebut menggambarkan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi salah satu fondasi penting untuk bangkit dari keterpurukan.
Pertanyaannya, bagaimana dengan Banjarmasin yang telah berusia sekitar dua abad?
“Banjarmasin yang usianya 200 tahun ini kesannya begini-begini saja. Kita mau keluar dari ini, mulai dari mana?” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat tidak terlena dengan berbagai indeks pembangunan yang menunjukkan posisi relatif baik. Menurutnya, indikator statistik harus diterjemahkan menjadi kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
Banjarmasin memang memiliki potensi ekonomi sebagai kota niaga. Namun, potensi tersebut dinilai belum dikelola secara institusional dengan regulasi dan kebijakan yang mampu membuat perekonomian tumbuh lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
Transformasi digital menjadi salah satu contoh. Perubahan pola konsumsi masyarakat dan berkembangnya pasar daring membuat perdagangan konvensional menghadapi tantangan baru.
Pedagang tradisional dinilai tidak cukup hanya dibiarkan bertahan sendiri. Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan, pendampingan, penguatan kapasitas dan strategi adaptasi terhadap perubahan ekonomi.
Persoalan tersebut semakin terasa ketika terjadi musibah kebakaran pasar yang berdampak terhadap banyak pedagang. Pemerintah dinilai perlu memiliki skema mitigasi ekonomi sehingga pedagang terdampak tidak hanya mendapatkan bantuan sesaat, tetapi memiliki jalan untuk kembali membangun usahanya.
“Potensi-potensi itu banyak kita bicarakan, tetapi tidak pernah sampai pada tingkat implementasi. Itu masalahnya. Makanya kita jalan di tempat terus,” tegasnya.
{{Sungai Jangan Hanya Jadi Beban}}
Persoalan sungai juga menjadi perhatian. Sebagai kota yang sangat identik dengan sungai, Banjarmasin dinilai belum mampu mentransformasikan sungai menjadi kekuatan ekonomi dan pariwisata.
Sungai yang seharusnya menjadi aset justru di sejumlah kawasan menghadirkan persoalan, termasuk banjir dan lingkungan.
Padahal, menurutnya, sungai dapat dikembangkan menjadi destinasi berkelas dunia dengan mengadopsi praktik baik dari berbagai daerah maupun negara lain, kemudian disesuaikan dengan karakter Banjarmasin.
“Harusnya sungai ini kita jadikan sungai yang world class, berkelas dunia. Ketika orang datang ke sini, ada nilai lebih yang didapatkan dalam dunia wisata,” katanya.
Pengembangan tersebut tentu membutuhkan visi kepemimpinan yang konsisten, bukan sekadar program yang berganti setiap kali terjadi pergantian pemimpin.
Karena itu, blueprint pembangunan kota dinilai penting agar program strategis tidak ikut berubah atau berhenti hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan.
{{Sampah Harus Jadi Nilai Ekonomi}}
Hal serupa terjadi dalam pengelolaan sampah. Banjarmasin dinilai belum maksimal mengadopsi teknologi pengolahan sampah yang mampu mengubah persoalan lingkungan menjadi sumber nilai ekonomi.
Padahal, sejumlah daerah telah mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna, bahkan residu akhir pun dapat dikelola sehingga jumlah sampah yang benar-benar berakhir di tempat pembuangan dapat ditekan.
Karena itu, pemerintah kota dinilai perlu menunjukkan political will yang lebih kuat dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern.
“Kenapa kita masih jalan di tempat? Ada political will atau tidak?” ujarnya.
Menurutnya, sampah semestinya tidak hanya dipandang sebagai persoalan kebersihan, tetapi juga sebagai bagian dari ekonomi sirkular yang dapat membuka lapangan kerja dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
{{Infrastruktur Berorientasi Keselamatan}}
Sorotan berikutnya menyangkut pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, katanya.
Pembangunan dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga harus memastikan aspek keselamatan pengguna jalan.
Lubang kecil di jalan, genangan akibat kemiringan permukaan yang tidak tepat, maupun kualitas pengaspalan yang tidak segera dievaluasi dapat menjadi faktor pemicu kecelakaan.
Karena itu, pengawasan terhadap kondisi jalan dinilai harus dilakukan secara rutin. Pemerintah dan lembaga legislatif juga dituntut lebih aktif memastikan persoalan infrastruktur yang berpotensi membahayakan masyarakat segera ditangani.
“Hal-hal kecil dan besar yang tidak terselesaikan ini akhirnya menjadi persoalan kita bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan Banjarmasin ke depan bukan lagi sekadar bagaimana menjalankan pemerintahan dari hari ke hari, tetapi bagaimana membangun kota dengan visi yang jelas, terukur dan berkelanjutan.
Pergantian kepala daerah pada akhirnya harus menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan. Masyarakat perlu mempertanyakan apa visi calon pemimpin, target yang ingin dicapai, serta bagaimana strategi konkret untuk mewujudkannya.
Sebab, tanpa visi jangka panjang dan keberanian mengambil kebijakan strategis, berbagai potensi yang dimiliki Banjarmasin dikhawatirkan hanya akan terus menjadi wacana tanpa implementasi.(nau/KPO-1)
