Pelaihari, KP — Inspektorat Kabupaten Tanah Laut mengambil langkah strategis guna memperkuat akuntabilitas daerah dengan menggelar Workshop Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat fungsi pengendalian, verifikasi, monitoring, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di tingkat desa.
Kegiatan berlaga selama dua hari pada 12–13 Agustus 2026 di Kota Banjarbaru, workshop ini diikuti oleh para camat, sekretaris desa, serta jajaran pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Untuk mempertajam materi pembinaan, panitia menghadirkan narasumber ahli dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Acara secara resmi dibuka oleh Inspektur Kabupaten Tanah Laut, Andi Mashabi, pada Rabu (12/08/2026). Dalam sambutannya, Andi menegaskan bahwa pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan desa harus diperkuat secara menyeluruh dan berjenjang.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dibebankan kepada pihak inspektorat semata, melainkan harus dimulai dari kesadaran internal pemerintah desa serta diperkuat melalui fungsi monitoring di tingkat kecamatan.
“Kami ingin mekanisme pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa berjalan sesuai dengan mekanisme atau aturan yang berlaku. Fungsi kontrol di desa harus berjalan, mulai dari bendahara atau kaur keuangan, sekretaris desa sampai mekanisme verifikasi pertanggungjawaban. Di kecamatan juga ada mekanisme monitoring untuk memastikan apa yang dikerjakan desa sesuai dengan aturan, baru kemudian kami masuk pada fungsi pengawasan,” jelas Andi di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, Andi menekankan pentingnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pada setiap program atau kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Ia merinci bahwa dokumen pendukung seperti undangan, daftar hadir, notulen rapat, dokumentasi kegiatan, hingga bukti transaksi keuangan harus tersedia lengkap dan sesuai dengan realisasi di lapangan.
Sebagai contoh konkret, ia menyoroti kegiatan seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas, maupun studi banding yang wajib didukung oleh bukti-bukti administratif yang memadai.
Kelengkapan ini dinilai krusial agar setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, baik dari segi administratif maupun substantif.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap para aparatur di tingkat kecamatan dan desa semakin profesional, transparan, serta taat aturan dalam mengelola keuangan demi kemajuan masyarakat desa. (rak/K-6)
