BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (20/8) sore.
Aksi damai tersebut diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Supian HK bersama jajaran Sekretariat DPRD. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan DPRD.
Beberapa isu yang disuarakan mahasiswa di antaranya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang dan memicu kabut asap tebal, mengganggu penerbangan, serta mengancam kesehatan masyarakat melalui peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa juga menyoroti krisis pasokan listrik dan pertanggungjawaban PLN, serta penertiban distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan di tengah masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, H Supian HK mengingatkan agar berbagai persoalan tidak disikapi dengan saling menyalahkan. Menurutnya, setiap persoalan harus dilihat berdasarkan kondisi di lapangan dan proses yang sedang berjalan.
“Jangan mudah menyalahkan atau menuduh sebelum memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui kerja bersama dan komunikasi dengan pihak terkait,” ujar Supian.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil kebijakan yang hanya bersifat jangka pendek tanpa mempertimbangkan kemungkinan perubahan kondisi di lapangan.
“Jangan membuat keputusan atau kebijakan yang terlalu singkat, misalnya hanya untuk dua minggu, karena kondisi di lapangan bisa berubah dan ada kemungkinan terjadi situasi darurat,” katanya.
Menurut Supian, kedatangan pihak pemerintah maupun pemerintah pusat untuk berdialog dengan mahasiswa merupakan langkah positif karena membuka ruang komunikasi dan penyampaian aspirasi secara langsung.
Ia menegaskan, berbagai persoalan yang dihadapi Kalsel memiliki tahapan dan proses penyelesaian sehingga perlu dipahami secara utuh oleh semua pihak.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memahami persoalan sekaligus menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai proses yang sedang berjalan,” tegasnya.
Supian berharap aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dapat menjadi momentum memperkuat komunikasi antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah, kepolisian dan DPRD.
“Yang paling penting adalah menjaga kebersamaan dan mencari penyelesaian, bukan memperbesar perbedaan atau saling menyalahkan,” pungkasnya.(Tim/KPO-1)
