BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Massa aksi yang berujuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai pemerintah daerah tidak mampu tangani persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi saat ini.
Sebab karhutla ini merupakan fenomena tahunannya yang sering terjadi di Kalsel, terutama saat musim kemarau.
“Kebakaran hutan dan lahan ini sudah sering terjadi bahkan tahunan. Tapi dari pemerintah seperti tidak ada langkah konkret untuk menangani karhutla hingga terus terjadi,” ucap salah seorang mahasiswa yang sedang berorasi di depan perwakilan rakyat daerah yang menemui massa aksi, Kamis (20/8/2026).
Ribuan hektar lahan dan hutan telah bagus terbakar di berbagai wilayah Kalsel yang mana paling terdampak Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut hingga mengalami kabut asap yang cukup tebal.
Bahkan jarak pandang di beberapa ruas jalan sempat sulit karena tertutup kabut asap pekat beberapa waktu lalu.
Menurutnya belum tertangani karhutla hingga saat ini meski terus berulang terjadi merupakan bentuk kegagalan pemerintah.
“Walau sudah 76 tahun Kalsel berdiri tapi persoalan seperti karhutla tidak selesai-selesai. Ini bentuk kegagalan pemerintah yang tidak mampu tegas,” ujarnya.
Selain itu, massa juga mempertanyakan kinerja Gubernur Kalsel, Muhidin yang menjabat saat ini tidak juga membawa perubahan lebih baik.
Menurutnya, jika Gubernur tidak mampu apalagi menangani persoalan tahunan seperti karhutla. Lebih baik turun dari jabatannya.
“Jika gubernur tidak mampu, lebih baik turun dari jabatan,” tegasnya.
Hingga saat ini aksi ujung rasa masih berlangsung, mahasiswa yang berorasi secara bergantian juga mempertanyakan keberadaan Gubenur Kalsel, Muhidin yang tidak berhadir menemui massa.
Padahal menurut massa, keresahan yang disampaikan dalam aksi ini bersifat urgensi hingga perlu jadi perhatian serius pemerintah terutama Gubernur Kalsel langsung.(Ham/KPO-1)
