BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menyampaikan delapan tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (20/8) malam.
Mahasiswa menilai persoalan karhutla, kelistrikan, distribusi BBM hingga regulasi nasional membutuhkan langkah konkret pemerintah.
Perwakilan mahasiswa, M Rizky, mengatakan tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel yang dinilai semakin berdampak terhadap masyarakat.
Mahasiswa juga menuntut pemerintah provinsi mampu menangani persoalan tersebut dalam waktu dua minggu. Jika tidak, mereka meminta adanya pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.
Tuntutan berikutnya menyangkut persoalan ketenagalistrikan. Mahasiswa meminta PLN segera memulihkan seluruh jaringan listrik yang terdampak gangguan serta memberikan kompensasi sebesar 50 persen dari pembayaran listrik kepada pelanggan yang dirugikan.
Mereka juga meminta General Manager PLN bertanggung jawab apabila persoalan kelistrikan tidak mampu ditangani dalam waktu satu minggu sekaligus tidak memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak.
Selain itu, mahasiswa mendesak PT Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan dan menindak SPBU yang diduga melakukan praktik penyimpangan dalam distribusi BBM.
Tuntutan terakhir yang disampaikan berkaitan dengan pemerintah pusat dan DPR RI. Mahasiswa meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset segera dilakukan.
Rizky mengatakan, pihaknya belum puas dengan respons yang diberikan para pemangku kepentingan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, sebagian besar jawaban yang disampaikan masih bersifat diplomatis dan belum memberikan langkah konkret terhadap delapan tuntutan mahasiswa.
“Tidak ada langkah konkret yang kemudian pada hari ini disampaikan atau dijawab oleh orang-orang yang hadir sebagai perwakilan. Kami tidak puas karena yang kami minta adalah konkret,” ujarnya.
Menurut Rizky, dari sejumlah pihak yang hadir, hanya perwakilan PT Pertamina Patra Niaga yang berani menandatangani poin tuntutan mahasiswa. Namun, proses tersebut tidak berlanjut setelah jajaran DPRD meninggalkan lokasi.
Soroti Faktor Ekologis
Mahasiswa juga menyoroti alasan cuaca ekstrem dan fenomena El Niño yang disebut menjadi salah satu faktor meningkatnya risiko karhutla.
Rizky menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor alam. Menurutnya, kebijakan dan aktivitas manusia juga turut memengaruhi kondisi ekologis di Kalsel.
“Pertanyaan kita hari ini adalah apakah faktor cuaca ekstrem itu juga diakibatkan oleh kebijakan kita. Ada tambang-tambang yang tidak diawasi, tambang yang tidak direklamasi, serta pembukaan lahan sawit dan lainnya,” katanya.
Ia menilai berbagai persoalan tersebut turut memperburuk kondisi lingkungan sehingga krisis ekologis di Kalsel semakin terasa.
Konsolidasi Aksi Berikutnya
Terkait tuntutan yang meminta pemerintah bekerja dalam batas waktu dua minggu, mahasiswa belum menetapkan bentuk aksi berikutnya.
Rizky mengatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Yang jelas apa yang hari ini kami layangkan, delapan tuntutan itu akan terus kami bawakan sampai semuanya konkret bisa terakomodasi. Untuk timeline nanti kami konsolidasi ulang dan akan kami sampaikan kepada media,” tegasnya.
Ia memastikan aksi lanjutan akan diupayakan secepatnya, bahkan sebelum batas waktu dua minggu yang mereka sampaikan.
“Kami akan usahakan secepatnya mengonsolidasikan ulang agar segera terealisasi. Bahkan sebelum dua minggu, insyaallah sudah kami laksanakan,” katanya.
Klaim Ada Tindakan Represif
Dalam kesempatan tersebut, Rizky juga mengungkapkan dugaan tindakan represif aparat saat aksi berlangsung. Ia menyebut identitas mahasiswa berupa almamater mengalami kerusakan dan dua peserta aksi harus mendapat perawatan di rumah sakit.
“Satu teman kami, dua teman kami sudah masuk rumah sakit. Salah satunya perempuan yang diduga dipukul oleh oknum anggota Polri,” ungkapnya.
Ia juga menyebut seorang peserta laki-laki yang merupakan jenderal lapangan dalam aksi tersebut turut mendapat perawatan.
Atas dugaan tersebut, mahasiswa berencana melaporkannya ke Polda Kalimantan Selatan untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kami akan proses dan laporkan ke Polda Kalimantan Selatan,” pungkas Rizky.( ham/KPO-1)
