BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman berharap agar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2026 dapat bermanfaat bagi masyarakat banua.
“Diharapkan Perubahan APBD 2026 segera dibahas, agar dapat segera digunakan,” kata Wagub Hasnuryadi kepada wartawan kepada wartawan usai paripurna dewan, Jumat (21/8/2026) sore.
Wagub mengatakan, Perubahan APBD 2026 disusun untuk menjaga keselarasan anggaran dengan perubahan RKPD 2026 dan sasaran RPJMD Kalsel 2025-2029
“Juga untuk mengakomodir kebijakan strategis pemerintah pusat, yaitu program MBG, koperasi merah putih dan sekolah rakyat,” ungkap Hasnur.
Ditambahkan, penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan mendahulukan belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar serta program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat.
Lebih lanjut diungkapkan, dari sisi pendapatan daerah dari Rp7,353 triliun menjadi Rp7,762 triliun, atau naik 5,56 persen.
Dari sisi belanja daerah dari Rp9,939 triliun menjadi Rp10,534 triliun, naik 5,98 persen.
Defisit mengalami kenaikan, semula Rp2,585 triliun naik menjadi Rp2,771 triliun atau bertambah 7,19 persen.
“Penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari Silpa semula Rp2,685 triliun menjadi Rp2,971 triliun, atau 10,65 persen,” jelas Hasnur.
Sementara pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah semula Rp100 miliar menjadi Rp200 miliar, atau naik 100 persen.
“Dengan postur tersebut, defisit sepenuhnya tertutup oleh pembiayaan netto, sehingga sisa lebih anggaran berkenaan berada pada posisi nihil,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan, akan segera membahas Raperda Perubahan APBD 2026 agar cepat dirampungkan.
“Kita targetkan Raperda Perubahan APBD 2026 bisa rampung pada 1 September 2026,” kata Supian HK. (lyn/KPO-4).
