BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kekeringan berkepanjangan mulai mengancam produksi pangan di Kabupaten Barito Kuala (Batola). Sejumlah lahan persawahan yang semestinya memasuki masa panen justru terancam gagal panen akibat menyusutnya ketersediaan air.
Kondisi tersebut disampaikan mantan Ketua KPU Kalsel, Jejen, dalam Temu Diskusi Publik Aktivis Sosial Banua di Gedung PWI Kalsel, Banjarmasin, Senin (24/8/2026) sore.
Menurut Jejen, dampak kemarau panjang di Batola sudah mulai dirasakan petani. Sebagai salah satu sentra produksi padi Kalsel, ancaman gagal panen di daerah tersebut patut mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi pasokan beras masyarakat.
“Batola itu sebagian besar wilayahnya masuk waktu panen. Tapi karena faktor kekeringan lahan yang berkepanjangan dan tingkat kesurutannya tinggi, ini bisa menyebabkan kegagalan panen,” ujarnya.
Petani Mulai Beli Beras
Jejen menggambarkan dampak kekeringan yang mulai menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan, warga yang selama ini tidak pernah membeli beras mulai harus membeli untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Mulai bulan ini sudah mulai beli beras. Sejak saya lahir sampai sekarang, tidak pernah membeli beras. Ini sudah mulai membeli beras karena tidak ada yang panen,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa persoalan kekeringan telah bergeser dari sekadar masalah lingkungan menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
Jika tidak segera diantisipasi, penurunan produksi padi dapat berlanjut dan mengganggu ketersediaan beras di Kalsel.
Jangan Tunggu Gagal Panen
Jejen menilai pemerintah seharusnya tidak menunggu dampak kekeringan semakin parah baru mengambil tindakan.
Prakiraan cuaca dan kondisi iklim yang dapat diketahui lebih awal semestinya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan mitigasi. Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat menyiapkan langkah untuk menjaga ketersediaan air, melindungi lahan pertanian serta membantu petani menghadapi risiko gagal panen.
“Kalau prediksi itu bisa diketahui lebih awal, pemerintah sudah bisa melakukan antisipasi,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi, termasuk modifikasi cuaca apabila kondisi memungkinkan dan memang diperlukan.
“Jangan hanya setelah ada spot api di sana-sini baru kita bereaksi. Ini harus dipikirkan dari awal,” ujarnya.
Menurut Jejen, pola yang sama juga harus diterapkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika titik api sudah bermunculan.
Krisis Air dari Hulu ke Hilir
Kemarau panjang juga mulai berdampak terhadap debit sungai. Sejumlah sungai, termasuk Sungai Barito dan anak-anak sungainya, disebut mengalami penyusutan debit.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan air harus dilihat sebagai satu kesatuan dari hulu hingga hilir.
“Harus dipikirkan dari hulu ke hilir. Jangan sampai kita terus-menerus hanya bereaksi setelah masalah terjadi,” katanya.
Jejen menilai pemerintah perlu memiliki program tahunan yang berbasis prediksi cuaca, pengelolaan sumber daya air, perlindungan lahan pertanian dan mitigasi karhutla.
Sebab, kekeringan bukan persoalan yang datang tiba-tiba. Ketika ancaman sudah diketahui sejak awal, pemerintah semestinya memiliki cukup waktu untuk melakukan pencegahan.
“Jangan sampai ketika panen gagal baru pemerintah sibuk mencari solusi. Ketahanan pangan harus dijaga sebelum petani kehilangan hasil panennya,” pungkasnya.(Tim/KPO-1)
