BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dalam beberapa pekan terakhir mendapat sorotan dari DPRD Kalsel. Pemerintah daerah diminta lebih peka dan siaga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar dampaknya tidak semakin merugikan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Habib Farhan Husien BSA, mengaku prihatin dengan kondisi kabut asap yang kembali terjadi di tengah musim kemarau.
“Saya sangat prihatin melihat dan merasakan dampak kabut asap yang melanda, khususnya di wilayah Kalsel,” ujar Habib Farhan kepada wartawan, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah bersama instansi terkait harus memperkuat langkah pencegahan. Upaya tersebut diperlukan, baik untuk mengantisipasi karhutla yang dipicu kondisi alam maupun kebakaran yang disebabkan faktor manusia.
Habib Farhan yang membidangi pembangunan, infrastruktur dan lingkungan itu menilai koordinasi antarlembaga harus dilakukan sejak dini, bukan hanya ketika kebakaran sudah meluas.
“Pemerintah daerah harus lebih peka dan sensitif melihat persoalan ini dan wajib menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk pencegahannya,” tegasnya.
Selain dukungan anggaran untuk penanggulangan dan pencegahan karhutla, ia juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan sarana kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap. Di antaranya masker dan obat-obatan untuk mencegah maupun menangani gangguan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Jangan sampai saat kondisi darurat asap, ketersediaan obat-obatan dan masker yang dibutuhkan masyarakat menjadi langka hingga berpotensi memicu harga mahal. Pada akhirnya, kondisi itu justru semakin menyusahkan masyarakat,” kata anggota Komisi III dari Fraksi PBK tersebut.
Kekhawatiran tersebut dinilai beralasan. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sejumlah provinsi di Kalimantan mencatat kualitas udara yang buruk.
Pada Sabtu (22/8/2026) pukul 18.00 WIB, Kalimantan Tengah tercatat memiliki ISPU 550 dan masuk kategori berbahaya. Kalimantan Barat berada di posisi berikutnya dengan ISPU 219, disusul Kalimantan Timur 193, Sumatera Selatan 179, dan Kalimantan Selatan 136.
ISPU merupakan angka tanpa satuan yang digunakan untuk menggambarkan mutu udara berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, serta makhluk hidup lainnya.
Pengukuran ISPU menggunakan tujuh parameter pencemar, yakni PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC. Data tersebut dihimpun dari 72 stasiun pemantau kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, Habib Farhan berharap pemerintah tidak menunggu situasi semakin parah untuk bertindak. Langkah pencegahan, kesiapsiagaan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat harus berjalan secara bersamaan agar kabut asap tidak kembali menjadi persoalan tahunan yang terus berulang.(nau/KPO-1)
