30 ASN Pemprov Perdalam Penyusunan Renstra

Banjarbaru, KP – Rencana strategis atau renstra berperan penting dalam aplikasi program yang dilaksanakan pemerintah. Induk dari penyusunan program kegiatan berawal dari renstra yang dilanjutkan dengan rencana kerja (renja).

Atas dasar hal tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Kalsel membekali 30 aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemprov ilmu penyusunan renstra.

“Pelatihan ini dilakukan agar memahami tata cara membuat renstra dalam rangka mendukung instansi masing- masing,” jelas Kepala BPSDM Kalsel, Nisfuanis, Jumat (11/10) silam usai penutupan pelatihan penyusunan renstra di aula BPSDMD Kalsel.

Menurut Nisfu, dalam menyusun renstra tidak boleh melenceng dari visi misi organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

Diuraikannya, renstra tersebut diolah lagi menjadi renja, kemudian diturunkan lagi dalam RKPD, dan kemudian menjadi KUA PPAS.

Lebih jauh ia menerangkan, baik tidaknya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) berawal dari renstra. Jika dari renstra sudah tidak selaras maka hasilnya akhirnya juga tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berita Lainnya
1 dari 1.036

“Dari resntra jadi program yang dilaksanakan, setelah itu dijilid dalam sebuah laporan namanya Lakip dan SAKIP,’’ kata dia.

Dia berharap dengan adanya pelatihan mendorong SDM di tiap SKPD menyusun sesuai yang diharuskan dalam RPJMD dan visi misi Kalsel yang digagas Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.

Di hari yang sama BPSDM juga melatihan sebanyak 120 wakil rakyat se Kalsel, di salah satu hotel di Banjarbaru. Orientasi gelombang ke II, diikuti 4 kabupaten/kota. Terdiri dari Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Hulu Sungai Tengah (HST) masing-masing 30 orang, Balangan 25 orang, dan Tanah Bumbu sebanyak 35 orang.

Sekertaris BPSDM Kalsel, Achmad Bagiawan, mengatakan orientasi kepada anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalsel, merupakan agenda serentak dilakukan di seluruh Indonesia.

Tujuanya pembekalan ini, agar dapat senada dengan bupati dan walikota dalam melaksanakan tugas.

Baik dalam membuat perda, perencanaan daerah maupun mengelola keuangan.

“Diklat ini merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menambah wawasan pengetahuan dalam membangun daerahnya masing-masing,’’ katanya.(mns/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya