“Dukung Pencegahan Anti Korupsi Sejak Dini”

Banjarbaru, KP- Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor mendukung pencegahan anti korupsi sejak dini melalui pendidikan di sekolah-sekolah yang dinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Pemprov Kalsel saat membuka workshop penyusunan peraturan dan diseminasi implementasi pendidikan antikorupsi di ruang Aberani Sulaiman, Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu (16/10).

“Kita mendukung pencegahan anti korupsi sejak dini, karena korupsi adalah kejahatan yang menghambat kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Dia pun meminta dinas atau biro terkait merancang regulasi aturan terkait pentingnya kurikukum pendidikan karakter dan integritas bagi anak didik di sekolah dasar hingga menengah.

Menurut gubernur, penanganan korupsi bukan hanya dilakukan dengan penindakan tetapi juga dimulai dengan pencegahan sejak dini.

Ia menyebut menanamkan jiwa anti korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satunya dengan edukasi guru yang memberikan keteladanan kepada peserta didik.

Berita Lainnya

Ke MK “Bunuh Diri”

1 dari 1.029

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemda se Kalimantan Selatan untuk memulai pembuatan landasan hukum untuk pendidikan.

Menurutnya, pembelajaran nantinya lebih kepada prilaku seperti tidak menyontek, jangan berbohong yang nantinya disiapkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

Dikatakan, hingga saat ini Provinsi Jawa Tengah yang sudah mengeluarkan peraturan yakni Pergub sebagai dasar implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat pendidikan menengah.

Sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Yusuf Effendi bekeinginan materi antikorupsi tidak disampaikan dalam satu mata pelajaran (mapel) utuh, melainkan bakal disisipkan ke dalam mapel yang sudah ada.

“Kita bekeinginan materi akan sisipkan di semua mata pelajaran,” ucapnya.

Ia mengatakan, salah satu metode untuk menanamkan jiwa anti korupsi adalah kantin sekolah yang sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah di Kalimantan Selatan.

Pertemuan dengan Wakil Ketua KPK juga dihadiri Sekdaprov Kalsel, H Abdul Haris Makkie, Kepala SKPD terkait dan Kadis Pendidikan Kabupaten/ Kota se Kalsel. (*/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya