Paringin, KP – Sebanyak 25 anggota DPRD Kabupaten Balangan masa jabatan 2019-2024 mengikuti orientasi bertempat di Hotel Fave Banjarbaru selama empat hari. Dimulai Jumat (11/10) hingga Senin (14/10).Kegiatan orientasi ini diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Selatan. Orientasi juga diikuti anggota DPRD kabupaten/Kota se Kalsel secara bertahap. DPRD Balangan bergabung dengan DPRD HST, HSS dan DPRD Tanah Bumbu.
Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan mengatakan kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh anggota DPRD sebagai syarat untuk peningkatan kapabilitas diri sebagai anggota dewan terpilih.
“Semua anggota wajib hadir apalagi yang baru saja terpilih menjadi anggota DPRD. Karena ini syarat dan sertifikatnya itu penting untuk melanjutkan kepada tahapan untuk di hari berikutnya, jadi selama empat hari ini wajib mengikuti hingga tuntas,” katanya saat dihubungi awak media, Minggu (13/10).
Menurut Fauzan, anggota dewan periode sebelumnya dan kembali terpilih tetap ikut orientasi. Sebab, selalu ada hal baru dari materi orientasi. “Semua dewan baik yang inkamben maupun yang baru semua belajar sama-sama karena isu aktualnya kan selalu baru dan sudah berbeda dengan periode selama lima tahun yang lalu. Jadi harus menguasai berbagai pengetahuan terkait kerja kedewanan dan bagaimana seharusnya menjadi anggota dewan terhormat,” terangnya.
Seperti diketahui, masa orientasi ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan, H Gusti Sahran.
Menurutnya, pentingnya masa orientasi ini guna memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi terhadap tugas dan fungsi DPRD di kabupaten/kota.
“Fungsi legislasi yaitu produk hukum daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan itu mereka harus tahu itu, tiga fungsi itulah yang harus diketahui, nantinya akan bekerjasama dengan kepala daerah di masing-masing kabupaten kota,” ujarnya.
Adapun materi dalam masa orientasi tugas dewan ini dikatakannya, diisi beberapa mata pelatihan, yaitu kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Internalisasi Integritas, Sistem Pemerintahan Indonesia, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban DPRD.
“Tenaga pengajar dari badan keuangan daerah, badan pengembangan dan pembangunan daerah kalimantan selatan, serta dari komisi pemberantasan korupsi (KPK),” imbuhnya. (jun/K-6)
