Komisi IV Perjuangkan Bantuan Dana Hibah untuk BPK

Banjarmasin, KP – Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin berhasil memperjuangkan bantuan dana hibah untuk Barisan Pemadam Kebakaran (BPK). Dari sebelumnya dialokasikan sebesar Rp700 juta dalam APBD tahun 2020 naik menjadi Rp1 miliar.

“Bantuan dana hibah bersumber dari APBD ini akan disalurkan kepada seluruh BPK swasta di kota Banjarmasin dengan syarat sudah memiliki badan hukum,’’ kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali.

Ditemui KP, Rabu (27/11) di ruang kerjanya, Matnor Ali menjelaskan, bagi BPK swasta yang belum memiliki badan hukum, maka tidak bisa menerima bantuan dana hibah untuk membantu operasional BPK tersebut.

“Masalahnya, karena aturannya memang demikian,’’ kata Matnor Ali, seraya menambahkan pendirian badan hukum BPK swasta ini minimal selama 3 tahun dan harus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, selain di Kesbangpol Kota Banjarmasin.

Menurut Matnor Ali, terkait persyaratan yang wajib dipenuhi pada tahun 2016 lalu, Pemko Banjarmasin akhirnya sempat meniadakan bantuan untuk BPK yang diberikan melalui dana hibah tersebut.

Berita Lainnya
1 dari 1.746
Loading...

Lebih jauh ketua komisi dari Partai Golkar ini mengatakan, banyak keberadaan Barisan Pemadam Kebakaran yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat ini patutlah diapresiasi dan mendapat dukungan dari Pemko Banjarmasin.

“Betapa tidak, karena dengan banyaknya BPK di kota ini setiap terjadi musibah kebakaran akan cepat ditangani, sehingga kerugian lebih besar akibat musibah kebakaran dapat dihindari,’’ kata Matnor Ali.

Ia juga mengemukakan, dengan adanya BPK swasta dan terbanyak di dunia dan diperkirakan lebih 500 unit ini, BPK Kota Banjarmasin tercatat memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Sebelumnya terkait persyaratan BPK mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemko Banjarmasin ini juga diungkapkan Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina. Kendati harus berbentuk badan hukum, Ibnu tetap memberikan menjamin tidak akan memberatkan masyarakat yang ingin mendirikan BPK swasta.

“ Tetapi jika BPK swasta meminta bantuan, baik itu hibah atau bansos, sesuai di Permendagri yang menyaratkan harus berbadan hukum supaya jelas penerimanya,’’ jelas Walikota Ibnu Sina beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, dana hibah untuk BPK dari Pemko Banjarmasin diberikan bervariasi, untuk BPK dengan armada mobil tangki sebesar Rp4 juta, mobil pick up Rp3,5 juta, ambulance Rp2,5juta, armada tossa dan speedboat masing-masing Rp2 juta, sedangkan BPK menggunakan alat gerobak Rp1 juta. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya