Pembahasan RAPBD 2020 Kota Banjarmasin Memasuki Batas Akhir

Banjarmasin, KP – Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2020 Kota Banjarmasin memasuki batas akhir yakni tanggal 30 November atau sebelum berakhirnya tahun anggaran..

Meski demikian, Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kota Banjarmasin yang kini melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Banjarmasin, tetap optimis rencana anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu sudah disahkan dan ditetapkan tepat waktu.

“Karena mulai 13 November Banggar DPRD bersama TAPD Pemko Banjarmasin secara marathon melakukan pembahasan dan dijadwalkan akhir minggu ini sudah bisa difinalisasi,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, HM Yamin kepada {{KP}}, Kamis (14/11).

Dijelaskan, sesuai prosedur setelah dibahas dan difinalisasi, maka proses selanjutnya RAPBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2020 secepatnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel untuk dimintakan evaluasi.

“Setelah selesai dievaluasi, lanjutnya, rapat paripurna pengesahan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD tahun anggaran 2019 kemungkinan dijadwalkan tanggal 22 November mendatang,’’ ujar HM Yamin.

Salah unsur pimpinan DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Gerindra Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, mekanisme dan proses pembahasan RAPBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 33 tahun 2019 tentang Pendoman Penyusunan APBD 2020.

HM Yamin menjelaskan, dalam menyusun APBD tahun 2020 sesuai Permendagri Nomor : 33 tahun 2019, pemerintah daerah dituntut wajib mensikronkan kegiatan yang ditetapkan pada APBD, sesuai program pembangunan nasional dengan harapan kualitas APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk peningkatan jalannya pemerintahan dan pembangunan.

“Tentunya dengan memegang prinsip efisieni, efektifitas, akuntabilitas dan transparasi,’’ tandas HM Yamin.

Dalam ketentuan itu juga, lanjut HM Yamin, pembahasan RAPBD sesuai ketentuan batas waktu yang diberikan paling lambat sudah disahkan dan ditetapkan menjadi APBD hingga 30 November atau sebulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Sebaliknya jika terlambat, akan terancam dikenai sanksi oleh pemerintah pusat, berupa penundaan gaji selama 6 Bulan bagi walikota dan wakil walikota serta seluruh anggota DPRD Kota Banjarmasin, hingga sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.484.547.911.456. Estimitasi anggaran untuk pembiayaan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini menurun dibanding APBD tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp1.543.240.204.050.

Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina saat menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD tahun 2020 dalam rapat paripurna tahap I DPRD Kota Banjarmasin berlangsung, Jumat (25/10) lalu memaparkan, dari seluruh pendapatan daerah itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp344.660.500.000 atau meningkat dibanding APBD tahun 2019 yaitu sebesar Rp296.460.000 miliar.

Dana perimbangan dianggarkan Rp963.344.542.456 atau naik dibanding tahun 2019 sebesar Rp846 miliar lebih. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp176 542.869.000 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang dianggarkan Rp190 miliar lebih.

Sedangkan untuk belanja daerah tahun 2020 diestimasi sebesar Rp1.823.862.617.098. berkurang 6,58 persen dibanding APBD tahun 2019. Seluruh belanja daerah itu dirincinkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dianggarkan sebesar Rp841.670.252.549 atau berkurang 2,93 persen. Sedangkan Belanja Langsung (BL) dianggarkan sebesar Rp982.192.364.549 atau turun sebesar 9,48 persen.

Sementara pembiayaan daerah tahun 2020 terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp354.314.705.643 dari sisa lebih perhitungan anggaran 2019 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp15 miliar. (nid/K-5)

Loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...