Banjarmasin, KP – Menyusul hasil evaluasi dan masih separo lebih tak dimanfaatkannya dana kelurahan membuat Sekdako Banjarmasin Drs H Hamli Kursani sedikit kecewa. Bahkan polemik realisasi alokasi dana kelurahan di Banjarmasin, menjadi atensi khusus Sekertaris Daerah (Sekda) Hamli Kursani.
Mantan Kadis Perdagangan Pemko Banjarmasin ini mengatakan, ada beberapa item yang menjadi kajian semisal antara swakalola, kontraktual dan pengerjaan proyek fisik yang terancam tidak selesai.
Apalagi mengenai alokasi dana kelurahan tahap kedua tak bisa digulirkan. Lantaran realisasi dana kelurahan tahap pertama belum maksimal digunakan. “Dari awal memang dana kelurahan ini khawatir tidak terserap, tetapi saat itu lumayan terserap mendekati tutup tahun,’’ ujar disela-sela syukuran ulang tahunnya ke-59, belum lama ini.
Oleh karenanya, ia kembali mengingatkan kepada 52 Lurah di kota seribu sungai untuk memanfaatkan sebaik-baiknya alokasi dana kelurahan tahun 2020.
Dana kelurahan tersebut adalah upaya untuk mendukung kemajuan dari seluruh kelurahan, sehingga kedepan terkhusus di Banjarmasin sudah tidak ada lagi daerah yang tertinggal.
“Intinya kita ingin bahwa setiap kelurahan dapat memanfaatkan dana kelurahan tersebut sesuai dengan peruntukannya, sehingga keinginan pemerintah pusat dan daerah tercapai,’’ tegasnya.
Demi memanfaatkan dana kelurahan, menurut Sekda, bahwa kelurahan bisa saja menggunakan pihak ketiga atau pengembang. Sebab memang kelurahan ini sama dengan OPD, sehingga semua pembangunan fisik harus berdasarkan keputusan terlebih dahulu.
“Silahkan kelurahan melalui pihak ketiga atau swadaya, karena kelurahan ini sama dengan OPD,’’ ucapnya.
Adapun kondisi alokasi dana kelurahan di Banjarmasin meningkat. Tidak seperti data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin pada 8 Oktober lalu yang angka realisasi hanya Rp2,3 miliar.
Peningkatan tersebut sesuai dengan keinginan Wakil Walikota H Hermansyah setiap saat memimpin rapat dengan 52 kelurahan.
Mengambil data Bakeuda lagi, pada 31 Oktober lalu mencapai Rp4 miliar. Sebulan kemudian kisaran Rp5,5 miliar dari pagu anggaran 2019 Rp9 miliar. Artinya hanya tersisa Rp3,5 miliar dengan kurun waktu tersisa satu bulan mendekati akhir tahun. (vin/K-5)
