Pekerja Kalsel Tolak RUU Omnibus Law, Dewan Sampaikan Aspirasi ke DPR RI

Banjarmasin, KP – Pekerja di Kalsel menolak Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Omnibus Law, terutama yang berhubungan dengan klaster ketenagakerjaan, Senin (20/1), di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin.

Penolakan ini disampaikan pekerja di Kalsel lewat aksi unjuk rasa yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), maupun dialog dengan Komisi IV DPRD Kalsel, oleh Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SPSI) dan Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSBSI) Kalsel.

Pasalnya, menurut para pekerja yang tergabung dalam FSPMI itu dalam orasi mereka, RUU Omnibus Law pada klaster ketenagakerjaan sama dengan mengebiri hak-hak pekerja.

Hal ini disampaikan lewat orasi di depan wakil rakyat, serta membawa sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan, antara lain `Tolak RUU Omnibus Law kelaster ketenagakerjaan’.

Anggota DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, pekerja keberatan dengan substansi yang dicantumkan pada RUU Omnibus Law, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

“Mereka merasa RUU Omnibus Law tidak pro dengan pekerja, karena membuat nilai tawar buruh semakin rendah,’’ ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Diantaranya, sistem outsourcing atau pengupahan, keberadaan tenaga kerja asing, jam kerja, yang dirasakan tidak berpihak kepada kalangan pekerja.

“Misalnya, jam kerja dimungkinkan untuk dibayar per jam, tidak lagi mengacu pada upah minimum provinsi,’’ tambah Firman Yusi didampingi politisi Partai NasDem, H Iberahim.

Hal ini dikuatirkan memberikan peluang bagi pengusaha membayar upah pekerja dengan sistem jam, dan tidak lagi mengacu pada UMP.

Berita Lainnya
1 dari 1.030

“Ini dimungkinkan untuk jenis pekerjaan kontrak berbatas, tapi tidak seluruh pekerjaan, sehingga perlu diberikan batasan pekerjaan mana yang boleh di bayar per jam dan mana yang UMP,’’ tegas politisi muda ini.

Hal senada ditegaskan Biro Hukum Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SPSI), Sumarlan, karena RUU Omnibus Law ini jelas merugikan pekerja, terutama sistem outsourcing maupun pengurangan nilai pesangon.

“Karena pesangon diusulkan berupa tunjangan pesangon, bukan berdasarkan masa kerja. Jelas ini merugikan pekerja, karena pada UU Ketenagakerjaan sudah diatur besaran pesangon sesuai masa kerja,’’ ujar Sumarlan.

Apalagi untuk pembahasan draft yang disampaikan pemerintah tidak mengajak kalangan pekerja untuk memberikan masukan, dan hanya mempertimbangkan dari aspek pengusaha.

“Kita akan melakukan tindakan, bahkan turun ke jalan, jika aspirasi pekerja tidak didengarkan,’’ tambahnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin menegaskan, akan menyampaikan aspirasi dari kalangan pekerja ini ke Komisi IX DPR RI, yang membidangi masalah tenaga kerja.

“Jadi banyak poin yang merugikan pekerja, seperti tunjangan PHK, outsourching, pembayaran yang dihitung per jam, bukan UMP. Ini tidak cocok diterapkan di Indonesia,’’ tegas politisi Partai Gerindra.

Diharapkan, wakil rakyat di pusat bisa mempertimbangkan untuk memperjuangkan nasib pekerja.

“Kelihatannya perlindungan pekerja terabaikan pada RUU Omnibus Law ini, dan diharapkan ini bisa direvisi agar lebih memperhatikan pekerja,’’ tambahnya. (lyn/KPO-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya