Telisik Sengketa Eks Jalan Pertama

Palangka Raya, KP – Munculnya persoalan sengketa jalan ek.Pertaminan antara perusahaan dengan masyarakat Kabupaten Barito Timur, jajaran Komisi II DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke kawasan itu, Rabu 29/1).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II Lohing Simon, turut menyertai Wakil Ketua Hendry, Sekretaris Komisi Sudarsono, anggota Komisi II, Jainudin Karim, Fajar Hariadi, Ina Prayawati, Natalia, Hj.Mariyani Sabran dan sejumlah anggota lainya.

Kepada awak media Lohing Simon menyatakan pihaknya turun langsung untuk melihat, mendengar dan ingin mengetahui duduk persoalan (telisik) dilapangan.

Legislator senior Partai PDI Perjuangan Kalteng ini mangatakan dari hasil kunjungan kerja lapangan tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi II memberikan masukan kepada pemerintah daerah Provinsi Kalteng.

“Kami juga ingin mendengar keinginan dan aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan jalan ek.Pertamina. Apakah nanti sepakat di serahkan saja kepada pemerintah daerah, agar tidak ada sengketa antara dua pihak,” paparnya.

Secara terpisah Sekretaris Komisi II, Sudarsono juga mengatakan bahwa

Kunker ke Bartim bagian dari tugas anggota Dewan guna menyerap persoalan dan membantu fasilitasi penyelesaian masalah jalan yang ada sengketa antara pertamina dengan masyarakat atau pengguna jalan lainnya disana.

Berita Lainnya

Gubernur Dorong Penguatan Masyarakat Dayak

Gubernur Bantu Korban Banjir Gunakan Helikopter

1 dari 585
Loading...

Legislator Golkar ini berharap agar segera ada titik temu atas persoalan yang ada, sehingga tidak berlarut-larut.

Pihak dewan juga menyarankan agar pemerintah daerah kabupaten, Pemerintah Provinsi dan pihak yang bersengketa sama-sama mencari jalan penyelesaian yang baik.

Sebelumnya Gubernur Kalteng, H.Sugianto Sabran menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil alih jalan eks Pertamina tersebut.

Hal itu ia disampaikan saat berdialog dengan warga Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Timur akhir pekan lalu.

Gubernur Sugianto menyatakan pengambil alihan dimaksud supaya dikelola Pemerintah Daerah. Tidak boleh ada perusahaan yang punya jalan kecuali jalan tol.

Dengan dikelola oleh pemerintah daerah, Sugianto berharap, jalan eks Pertamina tersebut akan digunakan bersama oleh masyarakat maupun perusahaan, bahkan jika dimungkinkan maka akan dijadikan jalan beraspal.

Dikemukakan, masyarakat umum boleh bebas menggunakan jalan itu. Dan perusahaan yang menggunakan jalan itu, untuk mengangkut hasil tambang maupun perkebunan, harus membayar retribusi untuk memberikan pemasukan bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Menanggapi pernyataan Gubernur, warga Desa Jaweten, Lorens mengakubmenyambut baik dan berterimakasih jika jalan eks Pertamina diambil alih dan dikelola oleh pemerintah daerah. (drt)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya