Distributor Alkes Benarkan Beri Diskon 20 Persen

Banjarmasin, KP – Salah satu perusahaan distibutror alat kesehatan (Alkes) PT Advance yang diwakili Teguh Suryono mengakui memang ada petugas dari RSUD Ulin Banjarmasin maupun tim dari perusahaan yang mendatangi rumah sakit, untuk membicarakan masalah harga.

“Membicarakan masalah harga ini pihak rumah sakit (RS) bukan untuk membeli tetapi untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan kami memberikan harga diskon di kisaran 20 persen dari harga yang diajukan,’’ sebut Teguh Suryono ketika menjadi saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Alkes RSUD Ulin dengan tersangka Misrani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (19/02/2020).

Ditegaskan saksi, pihaknya tidak menjual barang tersebut kepada RS, sebab yang membeli barang tersebut adalah perusahaan pemenang lelang.

“Jadi jelas dalam hal ini pihak RS tidak melakukan penawaran, tetapi hanya untuk menentukan HPS saja, sedangkan pemberian diskon dilakukan perusahaan PT Adcance hanya diberikan kepada pembeli dalam hal ini pemenang lelang,’’ tegasnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Teguh Sentosa dan JPU yang dikomandoi jaksa Arief Ronaldi.

Peralatan yang dibeli pemenang lelang seperti yang diperlukan RS, yakni tiga peralatan bedah.

Ia juga mengatakan, hal wajar bila perusahaannya memberikan dukungan kepada calon peserta lelang dengan harga yang berbeda seperti yang dibuat RS untuk menentukan HPS tersebut.

Berita Lainnya
1 dari 858
Loading...

Selain saksi tersebut masalah ada saksi lainya seperti dari unsur rumah sakit sebagai petugas penerima dan seorang distributor alkes dari PT Medquwest.

JPU dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin Arief Ronaldi mendakwa, terdakwa diduga melakukan perbuatan korupsi pada proyek pengadaan Alkes tahun anggaran 2015.

Korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan Alkes, dimana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.

Jaksa beranggapan dalam penetapan harga Alkes yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp3,1 miliar lebih dari anggaran Rp. 12,8 miliar.

Terdakwa oleh JPU, didakwa melanggar pasal 2 jo serta pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.

Sedangkan dakwaan subsidair di patok pasal 3 jo serta pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (net/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya