Masalah Listrik dan Proyek Didemo

Banjarmasin, KP – Masalah belum normalnya dengan adanya pemadaman aliran listrik pada sebagian wilayah, khususnya di Banjarmasin dan soal proyek diduga bermasalah, didemo dan dipertanyakan massa, Senin (03/02/2020).

Diantara massa baik dari Forpeban, Pemuda Islam Kalsel, selalu sertakan para srikandinya dari dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut.

Massa di bawah komando H Din Jaya dan HM Hasan, pertama ‘ngeluruk’ ke Kantor PLN Cabang Wilayah Banjarmasin.

Namun, massa hanya di depan pintu masuk halaman Kantor PLN di Jalan Lambung Mangkurat ini, dengan pengawalan sejumlah aparat.

Pendemo dihadapi Basuki Rahman, Manager UP-3 Banjarmasin dan pejabat lainnya.

Di hadapan pejabat tersebut, massa desak agar pihak PLN bisa cepat menormalkan aliran listrik ke masyarakat.

Basuki Rahman, mengerti atas pemintaan massa, serta pihaknya selama ini berusaha dalam perbaikan, yang semua akibat kondisi alam.

“Memang dalam beberapa hari belakangan, masih ada pemadaman, itu karena ada perbaikan-perbaikan. Kita akan berupaya untuk menormalkan kembali,” ucapnya.

Janji itu ‘dipegang’ massa, yang kemudian beranjak dari Kantor PLN, menuju Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel.

Di Kejati, massa pertanyakan dugaan pekerjaan tidak sesuai spek pada pekerjaan pembangunan saluran drainsse Darussalam di Kabupaten Banjar Tahun 2019.

“Sesuai informasi yang terpampang di papan proyek, dikerjakan CV Barakat Mandiri Teknik, dengan nilai kontrak Rp 1.402.650.000, waktu pelaksanaan 100 hari kalender, yang sumber dana APBD Kab Banjar TA 2019.

Diduga terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai. spesifikasi teknis pekerjaan, di lokasi tertentu ditemukan saluran drainase yang tidak ada tutupnya,” ujar Din Jaya.

Bahkan disampaikan pula, permukaannya/pengecoran tidak merata. Mutu beton, ketingglan dan kepadatan urugan pasir di atas lantai, lebar serta kedalaman saluran drainase patut dipertanyakan.

“Tidak hanya itu, diduga pekerjaan asal-asalan, masih terdapat bekisting yang belum dilepas, dan sisa material kayu bekisting, batu tidak dibersihkan satu samping salah beton dilakukan pengecoran/dak juga tidak,” tambahnya.

Lainnya, pekerjaan Pelebaran Jalan Gotong Royong Raya (Ujung) Kelurahan Mentaos (Paket 1).

Berita Lainnya

Pemko Lalai dan Gagal Jadi Teladan

1 dari 1.032

Diduga tidak memenuhi ketentuan teknis pekerjaan proyek berlokasi di Kecamatan Banjarbaru Utara

Itu katanya dikerjakan PT Tanjung Raya Bersama, sebagai kontraktor pelaksana dan CV Vibalavida Teknik sebagai Konsultan Pengawas, nilai kontrak Rp 3.709.000.000.

Waktu pelaksanaan dan masa pemeliharaan 180 hari, sumber dana APBD Kota Banjarbaru Tahun 2019.

Kemudian proyek pembangunan Jalan Raya Griya Asri (JaIan H Tanda) Kelurahan Landasan Ulin Tengah, yang juga diduga tidak sesuai spek.

Proyek dikerjakan CV Maju Berdirkari, dengan kontrak senilai Rp 1.158.321.439,59.

“Pembangunan jalan berupa perkerasan Lapisan Pondasi (LPA dan LPB), diduga tidak memenuhi ketentuan teknik pekerjaan,” bebernya.

Hal sama pengerjaan proyek peningkatan prasarana dan sarana kawasan Pasar Keramat Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019.

Diduga tidak sesuai spek dan proyek berlokasi di Kecamatan Barabai, dikerjakan CV Shafira Mulia senilai Rp3.458.884.504,75.

Peningkatan prasarana dan sarana berupa pembuatan kanopi, pemasangan batako/paving di sekitar area kawasan pasar Keramat yang difungsikan sebagai jalan, lahan parkir, bongkar muat dan tempat berdagang.

“Pengerjaan diduga asal jadi, hasil pekerjaan diduga tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang mencapai Rp3 Miliar lebih,” ucap Din Jaya, yang semua laporan diterima pihak Kejati Kalsel, sebagai bahan pertimbangan tidaklanjutnya.

Usai aksi, Din Jaya kepada wartawan mengatakan, memang di PLN  minta pertanggung jawaban komitmen Manager PT PLN, yang  sebelumnya saat pihaknya demo masalah pemadaman serentak dengan alasan ada mesin pembangkit yang tersambar petir.

Kerika itu dkatakan,setelahnya tidak ada lagi pemadaman, tapi nyatanya malam Rabu lalu terjadi lagi dsan .itu yang pihaknya pertanyakan, karena dinilai sudah melakukan pembohongan publik.

Di Kejati lanjjutnya, juga ada tambahn lainnya minta ditelisik masalah runtuhnya plafon Bandara Syamsudin Noor, bebebrapa waktu lalu.

“Kemudian masalah proyek pemasangan pipa PAL di RS Boejasin Tanah Lautl yang kami duga bermasalah, karena air yang mengalir cuma di lantai 1 dan 2 saja.

Lantai 3 dan seterus pasien yang perlu air harus mengmbil sendiri di lantai 1 atau 2,” ujarnya. (K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya