Pimpinan PT Buana Jaya Dijadikan Tersangka

Iya betul, atas nama tersangka pimpinan PT Buana Jaya, selaku pemenang tender pengadaan Alkes RSUD Ulin

BANJARMASIN, KP – Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) RSUD Ulin Banjarmasin muncul tersangka baru.

Itu setelah Kejaksaaan Negeri (Kejari) Banjarmasin menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) atas nama tersangka pimpinan PT Buana Jaya,

perusahaan pemenang lelang pengadaan Alkes RS milik Pemprov Kalsel tersebut.

Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarmasin Arief Ronaldi membenarkan, pihaknya menerima SPDP tersebut. Dijelaskan dengan diterimanya SPDP tersebut maka kini ada dua orang yang terlibat dugaan korupsi pengadaan Alkes RSUD Ulin Banjarmasin.

“Iya betul, atas nama tersangka pimpinan PT Buana Jaya, selaku pemenang tender pengadaan Alkes RSUD Ulin,” ujarnya usai penundaan sidang perkara dugaan korupsi Alkes RSUD Ulin dengan terdakwa Misrani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Senin (17/02/2020).

Menurut JPU perkara dugaan korupsi Alkes ini penundaan sidang karena empat saksi yang diajukan dari Surabaya semuanya dari PT Buana Jaya tidak datang.

Berita Lainnya
1 dari 868
Loading...

“Alasannya adanya kegiatan atau semacam pemeriksaan di Surabaya,” jelasnya.

Diharapkan, kata dia, Rabu (19/02/2020) besok keempat saksi sudah dapat hadir, berdasarkan keterangan dari penasehat hukum perusahaan yang datang lebih dahulu.

Keempat saksi tersebut terdiri Direktur PT Buana Jaya Sumiati, Komisaris Wijiono, serta dua orang karyawan salah satunya Yuliani.

Diketahui, Misrani didakwa telah melakukan perbuatan korupsi pada proyek pengadaan Alkes RSUD Ulin di tahun anggaran 2015.

Di mana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.

Selain itu, JPU beranggapan dalam penetapan harga alkes yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp3,1 miliar lebih dari anggaran Rp12,8 miliar.

Terdakwa oleh JPU didakwa melanggar pasal 2 jo serta pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.

Sedangkan dakwaan subsidair dipatok pasal 3 jo serta pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya