Siapkan Lelang Proyek Lebih Awal, LPSE Diminta Proaktif

Banjarmasin, KP – Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemko Banjarmasin kembali diingatkan untuk mempersiapkan pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2020 . Terutama terhadap program yang memerlukan proses lelang melalui Lembaga Pelengan Secara Elekronik (LPSE).

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaeni SE, harapan semua SOPD agar secepatnya melaksanakan program dan kegiatan direncanakan bukannya tanpa alasan.

Masalahnya menyimak tahun–tahun sebelum ada SOPD yang baru mengajukan permohonan lelang kepada LPSE pada pertengahan tahun. Bahkan, ada juga yang hingga mendekati akhir tahun.

“Padahal DPRD Kota Banjarmasin sudah mengesahkan APBD sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sehingga dengan panjangnya waktu yang tersedia ini seyogianya SKPD sesegeranya mengajukan permohonan lelang agar LPSE juga secepatnya melaksanakan pengemuman lelang,’’ ujarnya kepada {{KP}}, Jumat (31/1/2020)

Ketua komisi membidangi masalah pembangunan ini mengemukakan, pelaksanaan serapan anggaran terutama untuk membiayai berbagai program pembangunan untuk kepentingan masyarakat sudah diinstruksikan Presiden Joko Widodo.

Berita Lainnya
1 dari 1.803
Loading...

Ditegaskannya, banyaknya waktu tersedia melaksanakan program oleh SOPD selaku pengguna anggaran diharapkan akan berdampak terhadap kualitas pekerjaan. Apalagi program dikerjakan berupa proyek fisik yang erat kaitannya untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan jembatan, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, tandasnya.

Dikemukakan, setelah APBD disahkan dan memasuki triwulan pertama mestinya SOPD selaku pengguna anggaran harusnya sejak awal sudah mempersiapkan proses perencanaan lelang atau tender, sehingga memasuki triwulan kedua seluruh proyek yang dilelang sudah selesai dan pekerjaannya siap dilaksanakan.

Isnaeni menegaskan, jika sejumlah proyek fisik direncanakan terlambat dilelang apalagi sampai gagal akibat keterbatasan waktu, maka program pembangunan yang sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD akan menjadi sia-sia.

Buntutnya, tandas Isnaeni, yang rugi masyarakat, apalagi jika proyek pembangunan fisik itu dinilai sangat mendesak untuk direalisasikan, seperti pelaksanaan proyek perbaikan jalan, rehab sekolah, puskesmas dan berbagai proyek fisik lainnya untuk kepentingan masyarakat.

Kembali ia mengemukakan, bahwa RAPBD tahun 2020 sudah disahkan dan telah ditetapkan menjadi APBD menjelang akhir Nopember 2019 lalu dengan harapan dengan waktu yang tersedia cukup lama itu tidak ada lagi alasan bagi seluruh SOPD dalam merealisasikan setiap kegiatan atau program kerjanya terhambat hanya gara-gara RAPBD terlambat diketok atau disahkan.

Pada bagian lain ia berharap, agar masalah itu kiranya dapat dijadikan perhatian Walikota Ibnu Sina. Minimal mengintruksikan seluruh SOPD selaku pengguna anggaran agar secepatnya memasukan dan mendaftarkan proyek yang telah direncanakan untuk dilelang melalui LPSE, demikian kata Muhammad Isnaeni. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya