Pengelolan Rantau Baru Masih Jadi Tanda Tanya

Rantau, KP-Rantau Baru kini jadi pusat kegiatan pemerintahan, wisata, sosial kemasyarakatan dan bahkan acara perkawinan dan lainnya.


” Bahkan kawasan Rantau Naru sudah jadi ikon kota Rantau sebagai ibukota kabupaten Tapin, karena kota Rantau yang lama jadi satu kesatuan dengan kawasan Rantau Baru, ” ungkap ketua DPRD kabupaten Tapin H. Yamani belum lama tadi.


Menurut H. Yamani pembangunan kawasan ini ada yang salah dan perlu dibenahi serta perbaikan.


” Buktinya dalam beberapa tahun belakangan telah terjadi banjir dan merendam sejumlah kawadan perumahan warga.


” Mungkin hal ini ada kesalahan pembuatan draenasi dan Gorong-gorong atau jembatannya, karena ada pembangunan jalan dan sejumlah bangunan di kawasan ini,” ungkapanya.


Sementara itu pada kesempatan terpisah H. Muhammad Baseri dari komisi D DPRD Tapin mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab pengelolaan kawasan Rantau Baru ini.


” Karena hal ini pernah dipertanyakan, dan di kawasan ini ada pohon penghijauannya, ada tamannya, ada danaunya dan bahkan dijadikan pusat kegiatan keramaian, ” ungkapnya.

Berita Lainnya
1 dari 1.131
Loading...


Dan disarankannya kalau memungkinkan buat lembaga atau Unit pengelola khusus kawasan Rantau Baru. Bupati Tapin Drs. HM. Arifin Arpan, MM ketika dikonfirmasikan usai Rakoor bersama SOPD di Aula Balai Pertanian Rantau belum lama tadi mengatakan pengelolaan Rantau Baru adalah tanggung jawab bupati selaku kepala daerah dan kepala pemrrintahan dan eksekutif.


” Kalaupun ada usulan untuk membentuk lembaga khusus, saya kira belum saatnya, ” ungkap bupati Tapin.


Menurut bupati Tapin lagi kalau ada permasalahan yang menyangkut kawasan Rantau Baru, misal pohon dan penghijauan serta sampahnya itu kita serahkan pada dinas terkait yakni dinas Lingkungan Hidup.


” Begitu pula menyangkut taman atau jalan yang kurang baik maka yang bertanggung jawab adalah dinas Perumahan dan pemukiman serta dinas PUPR, ” tandas bupati lagi.


Sedangkan menyangkut banjir yang terjadi di kawasan ini bupati sepakat memang ada yang kurang dalam penataannya yaitu kurang draenasi dan saluran air yang cukup sehingga air tergenang hingga merendam kawasan perumahan.


” Kalau menurut pemikiranku draenasi di kawasan Rantau Baru ini harus dialirkan sampai ke sungai Tapin.


” Namun hal ini banyak warga yang ingin lahan dan tanahnya dihargai dengan harga yang tinggi, padahal kita ada aturan batas tertinggi ganti rugi tanah, ” pungkasnya. (ari/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya