Tolak Omnibus Law, Giliran DPRD Banjarmasin Disambangi KSPSI

Banjarmasin, KP – Penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI terus diperjuangkan para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Selatan.

Setelah sebelumnya beberapa hari lalu menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD Provinsi Kalsel, KSPSI Kalsel menyampaikan aspirasinya dengan mendatangi kantor DPRD Banjarmasin, Kamis (5/3/20).

Kedatangan para pengurus KSPSI tersebut diterima Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya dan Ketua Komisi IV Matnor Ali. Dalam pertemuan ini KSPSI dengan tegas menolak keinginan pemerintah pusat memasukkan Undang Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law.

Masalahnya, karena draft RUU Omnibus Law di dalamnya tidak ada kepastian kerja, tidak ada perlindungan upah pekerja. Belum lagi sejumlah persoalan lain yang merugikan pekerja hingga terancam akan hilangnya jaminan kerja sosial para pekerja.

“Tiga prinsip inilah membuat kami dengan adanya Omnibus Law ini menjadi kekhawatiran para pekerja,’’ kata Biro Hukum KSPSI, Sumarlan sejumlah wartawan.

Sumarlan mengaku hingga kini kaum buruh atau pekerja belum mendapatkan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR tersebut.

Menurutnya, hilangnya upah minimum, hilangnya nilai pesangon, mudahnya tenaga asing masuk, adanya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon dan outsourcing terus dilegalkan tanpa syarat-syarat yang mesti dipenuhi menjadi ancaman bagi pekerja.

Berita Lainnya
1 dari 1.746
Loading...

Meski demikian, kata Sumarlan, pihaknya hanya bisa menunggu keputusan DPR RI yang menangani penggodokan Omnibus Law ini melalui DPR RI. Ia berharap, sebagai lembaga memperjuangan aspirasi rakyat DPR RI memahami apa menjadi harapan pekerja.

Diakui, suka tidak suka memang draft RUU ini sudah masuk ke DPR RI dan tinggal menunggu penggodokan. “Hasil akhirnya seperti apa, jika memang pahit kami rasakan UU Nomor : 13 masuk dalam UU yang digodok dalam Omnibus Law, maka kami tentunya akan melakukan perlawanan,’’ ancam Sumarlan.

Dikemukakan, sesuai instruksi secara kelembagaan bahwa seluruh buruh atau pekerja yang tergabung dalam SPSI sudah menyatakan akan melakukan mogok nasional di semua daerah seluruh Indonesia, jika RUU Omnibus Law disahkan dan merugikan pekerja.

Diterangkan Sumarlan, Omnibus Law di dalamnya ada 11 cluster. Salah satunya adalah point ketiga yaitu yang mengatur soal ketenagakerjaan. Selain itu ada perihal tentang permudah perizinan, royalti, perpajakan, pertanahan, bahkan ada prinsip paling krusial adalah masalah keluarga. Sehingga dinilainya inilah yang menjadi penolakan masyarakat.

“Tapi secara masif yang bisa bergerak sama-sama adalah buruh tentang masalah ketenagakerjaan. Karena secara tidak langsung UU : 13 tahun 2003 ada 65 pasal yang akan direduksi masuk Omnibus Law,’’ kata Sumarlan, seraya menambahkan diantara 65 pasal itu tidak ada satu pasal pun yang membela hak-hak pekerja.

Menanggapi aspirasi disampaikan, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya dan Ketua Komisi IV, Matnor dapat memahami kekhawatiran para pekerja. “Kendati Omnibus Law adalah salah satu cara untuk merampingkan UU,’’ ujar Matnor Ali.

Menurut Matnor Ali, kedatangan KSPSI adalah untuk memperjuangkan hak pekerja yang ada di Kalsel. Ia juga mengakui, Omnibus Law ada kekhawatiran hak sejumlah pekerja dirugikan, seperti pesangon ingin dihilangkan, kelebihan jam kerja tidak dibayarkan. “Padahal di UU Nomor : 13 hak-hak itu mereka dapatkan,’’ ujarnya.

Dikatakannya, kalaupun pemerintah bersikeras akan menghapus, maka DPR haruslah memberikan dukungan juga kepada hak pekerja. “Sebenarnya kami juga sudah menyampaikan ini kepada DPR RI tanggal 3 Maret tadi,’’ ungkap Matnor Ali. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya