Bawaslu Mewanti-wanti Bansos Jangan Dimanfaatkan Kampanye Terselubung

Hindari politisasi bantuan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD

PALANGKA RAYA, KP- Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kalimantan Tengah (Kalteng) mewanti-wanti agar bansos (bantuan sosial) jangan dimanfaatkan untuk sarana kampanye terselubung.

Semua dalam upaya pencegahan tindakan pelanggaran, sehubungan dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2020.

Bawaslu Provinsi Kalteng menghimbau kepada kepala daerah untuk tidak mempolitisasi Bansos, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Kalteng.

“Hindari politisasi bantuan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD,” kata Satriadi Ketua Bawaslu Kalteng, di Palangka Raya, Selasa (5/5).

Imbauan yang disampaikan dalam bentuk surat tersebut, sebagai bentuk antisipasi dari penyalahgunaan kewenangan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berita Lainnya
1 dari 869
Loading...

Secara tegas pada pasal 71 ayat (3) menyebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Sesuai ketentuan pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, sanksi bagi kepala daerah yang menjadi petahana atau mencalonkan diri lagi, dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon,” tambah Satriadi.

Bawaslu, lanjut Satriadi tidak dalam posisi melarang atau tidak membolehkan adanya bansos.

Namun pengelolaan bansos tersebut supaya tidak dimanfaatkan untuk hal bersifat kampanye terselubung.

Misalkan dengan melakukan pemasangan atau menempelkan poster diri atau jargon atau slogan-slogan yang bersifat kampanye.

“Untuk itu kepada Partai Politik yang sekiranya nanti akan mengusung calonnya masing-masing untuk mengingatkan.

“Seyogianya setiap bantuan tersebut hanya diberi label pemerintah daerah, dengan menyebutkan bantuan tersebut bersumber dari APBD atau APBN,” bebernya lagi. (yld/drt/K-2)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya