Banjarmasin, KP – DPD Golkar Kalsel telah memutuskan untuk menetapkan sejumlah nama yang diusulkan dalam Pilkada 2020 di Kalsel.
Termasuk untuk Pilkada Walikota Banjarmasin, dimana DPD Golkar Kalsel akhirnya mengajukan nama Abdul Haris Makkie dan Yuni Abdi Nur Sulaiman ke DPP Golkar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti.
“Sejumlah nama pasangan calon di Pilkada serentak di Kalsel nanti, sudah kami usulkan ke DPP Golkar. Dan, untuk Banjarmasin DPD Golkar sejak awal telah menetapkan calon tunggal yakni Abdul Haris Makkie untuk maju di Pilkada Walikota,” ujar Ketua Bappilu Partai Golkar Kalsel, H Supian HK kepada awak media, Senin (29/6/2020)
Ia mengatakan, sebelumnya, dari surat tugas ada dua nama, yakni Ananda dan Yuni Abdi Nur Sulaiman sebagai calon Wakil Walikota untuk mendampingi Abdul Haris Makkie.
Namun, setelah melalui tahapan-tahapan dan proses yang panjang dari tim penjaringan, ternyata yang banyak mendapat dukungan koalisi dari partai politik adalah Yuni Abdi Nur Sulaiman. Sementara, untuk Ananda hingga saat ini belum ada mendapatkan partai pendukung.
“Kita telah putuskan dan kirimkan ke DPP Golkar nama Abdul Haris Makkie berpasangan dengan Yuni Abdi Nur Sulaiman,” tegasnya.
Sementara, Ketua Tim Penjaringan Pilkada Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi mengatakan, bahwa dalam penetapan tersebut telah sesuai dengan proses yang dijalankan dari awal penjaringan, termasuk proses sebelum dilakukan penetapan untuk diusulkan dan mendapatkan pengesahan dari DPP Golkar.
“Proses ini melalui tahapan yang cukup panjang, seperti rapat dengan Badan Kehormatan, Badan Pertimbangan dan Badan Pakar yang ada di DPD Golkar Kalsel, termasuk juga hasil survey yang dilakukan,” ujarnya, saat digelar pers conference di ruang rapat kantor DPD Golkar Kalsel
Hanya saja katanya lagi, tahapan tersebut bukan merupakan sebuah jaminan, karena ada faktor-faktor penentu lainnya yang menjadi bahan evaluasi dari tahapan untuk mengusulkan nama calon.
“Misalnya, dari segi kemampuan finansial, usia, dan berbagai macam ketentuan yang harus dipenuhi. Sebagai tim pemenangan kami selalu melaporkan kepada Bappilu, sehingga evaluasi akhir dalam penetapan berdasarkan rapat-rapat yang sudah ditentukan yang disepakati secara bersama,” terang Puar.
Menurutnya, semua sudah melalui mekanisme dan prosesnya sesuai aturan. “Yang sudah diputuskan ini sudah dari berbagai pertimbangan dan tentunya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan peraturan Pilkada,” pungkasnya. (opq/KPO-1)
