Pilkada Kalsel Butuh Penambahan Dana

774

BANJARMASIN, KP – Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kalsel membutuhkan penambahan dana, mengingat harus tahapan mempertimbangkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.


“Kita memerlukan tambahan dana untuk pelaksanaan tahapan Pilkada yang menyesuaikan protokol kesehatan,” kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Edy Ariansyah, Senin (1/6/2020), di Banjarmasin.


Hal ini dikarenakan pelaksanaan lanjutan tahapan Pilkada diputuskan mulai 15 Juni 2020, dengan disepakatinya pemungutan suara pada 9 Desember mendatang, yang diperkirakan berkisar Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.


Edy Ariansyah mengatakan, beberapa hal-hal yang mengakibatkan penambahan dana, diantaranya jika jumlah pemilih di setiap TPS dikurangi, maka berdampak pada penambahan jumlah TPS dan KPPS.


Dalam rencana anggaran yang terhimpun dalam total Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Kalsel hanya menghimpun untuk 8.709 TPS dan 60.963 KPPS dengan acuan maksimal 800 Pemilih per TPS.

Berita Lainnya

Kalsel Gelorakan Gemar Makan Ikan

New Normal Politik Elektoral

Loading...

Jika dilakukan pengurangan atau penataan ulang pemilih dengan kisaran 300 pemilih tiap TPS maka dibutuh sebanyak 13.128 TPS dan 91.896 KPPS.


“Artinya dibutuhkan dana untuk pembiayaan tambahan pembentukan 4.419 TPS dan honorarium penambahan 30.933 KPPS yang belum terencana dalam anggaran sebesar Rp150 miliar dari NPHD,” jelas Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kalsel.


Pada tahapan pemuktahiran data pemilih, juga dibutuhkan penambahan jumlah Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang berbasis RT. Jika dilakukan penataan ulang jumlah PPDP sesuai jumlah basis RT atau bukan lagi berbasis TPS, maka dibutuhkan penambahan sebanyak 5.808 PPDP.


“Tentu untuk honorariumnya butuh tambah anggaran. Sedangkan dalam anggaran tersedia hanya untuk honorarium sebanyak 8.709 PPDP. Jadi jumlah PPDP yang dibutuhkan berdasarkan basis jumlah RT se-Kalsel sebanyak 14.517,” tambah Edy Ariansyah.


Selain kebutuhan dana untuk penambahan TPS, KPPS dan PPDP, juga untuk pemenuhan pelaksanaan tahapan yang menyesuaikan protokol kesehatan.

Sehingga dibutuhkan alat pelindung diri bagi penyelenggara, hand sanitizer, tempat pencucian tangan portabel di TPS, masker, sarung tangan, penyemprotan desinfektan, dan lainnya.


“Pertimbangannya, Pilkada tetap terselenggara sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan keselamatan kesehatan semua pihak tetap terjaga,” tegas mantan Tenaga Ahli Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI. (lyn/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya