DPRD Balangan Setujui Penetapan LPP APBD TA 2019

Paringin, KP – Usai mendengarkan Pemandangan Akhir yang disampaikan oleh Badan Anggaran dan ke Enam Fraksi, DPRD Balangan akhirnya menyetujui penetapan Raperda LPP APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Perda Kabupaten Balangan. Persetujuan Penetapan Raperda tersebut dilkukan dalam rapat paripurna yang di Pimpin Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan dengan didampingi Wakil Ketua I, H Ufi Wandi dan dihadiri Bupati Balangan, H Ansharuddin, Forkopimda, sejumlah Kepala SKPD di lingkup pemkab dan 21 anggota DPRD Balangan, Senin (20/07).


Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan mengatakan, pelaksanaan paripurna itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang menyebutkan, kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 kepada DPRD, paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Berita Lainnya

Ansharuddin Serahkan 100 Rumah Hasil Bedah Rumah

1 dari 275
Loading...


“Secara normative laporan pertanggungjawaban memiliki arti penting bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda). Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan efisien, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggara Pemda melalui fungsi pengawasan DPRD,” ucapnya.


Sementara, Bupati Balangan H Ansharuddin menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD Balangan, Raperda tersebut disertai Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel untuk dilakukan evaluasi sebelum nantinya diundangkan. (jun/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya