Kasus Covid Masih Naik: Pemko Masih Tunda THM Beroperasi Dulu

Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Banjarmasin hingga saat ini juga belum mengeluarkan surat himbauan yang mempersilahkan pengusaha THM membuka usahanya

BANJARMASIN, KP – Sejumlah daerah mulai menerapkan New Normal mulai Rabu kemarin 1 Juli 2020. Namun untuk Banjarmasin , kebijakan menuju tatanan hidup baru ini belum bisa diterapkan karena belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Meski demikian, kebijakan di tengah ancaman masih mewabahnya pandemi Covid-19 ini tampaknya menjadi alasan atau acuan bagi pengusaha tempat hiburan malam (THM) yang mulai mempersiapkan diri memulai operasional bisnis hiburan, setelah hampir tiga bulan lebih terhenti.

Terutama sejak diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diperpanjang hingga tahap 3 dan baru dicabut 31 Mei bulan lalu.

Namun meski PSBB dicabut, wabah virus corona tetap tidak melandai bahkan jumlah warga terpapar terus meningkat hingga Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina menegaskan, kota ini masih dalam kondisi tanggap darurat.

Sementara menyusul sejumlah daerah mulai menerapkan New Normal dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan, THM di ibukota Kalsel seperti karaoke sudah mulai mempersiapkan diri memulai menjalankan usahanya.

Selain alasan New Normal, pengusaha THM juga mempertimbangkan nasib karyawan mengingat selama pandemi corona mereka kehilangan penghasilan dan harus di rumahkan, bahkan tidak sedikit terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ihsan Al Haq menjelaskan, hingga saat ini belum ada Surat Himbauan baru dari Dinas Pariwisata Banjarmasin yang intinya mempersilahkan pengusaha THM membuka usahanya.

Berita Lainnya
1 dari 1.421
Loading...

Dinas Pariwisata lanjut Ihsan memang pernah mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 556/535 /Pengpar/ Disbudpar pada tanggal 31 Maret 2020 yang isinya tentang penutupan / penghentian operasional sementara dalam rangka mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus c orona (Covid-19)di Banjarmasin.

Bahkan dalam surat itu kata Ihsan kepada sejumlah wartawan Rabu (1/7/2020) , THM baik diskotik, pub, karoke, dan sejenisnya, tempat permainan biliar dan sejenisnya, usaha penyelenggaraan hiburan, usaha kegiatan even organizer dan sejenisnya yang berpotensi mengumpulkan khalayak ramai, diminta tetap mempedomani SE Walikota Banjarmasin No 556/491/Pengpar/Disbudpar tanggal 20 Maret 2020, tetap diminta menghentikan kegiatan operasional sementara sejak 1 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Hingga saat ini belum ada Surat Edaran baru yang dikeluarkan Pemko Banjarmasin, yang isinya mencabut SE sebelumnya. Itu artinya THM dan sejenisnya tetap tidak dibolehkan dan dilarang beroperasi,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno menegaskan menolak keras beroperasinya THM baik itu diskotik, karaoke, pub, cafe, dan lainnya, dikarenakan Banjarmasin hingga saat ini berstatus tanggap darurat dan masuk zona merah.

“Resiko penularan Covid 19 sangat besar jika THM apapun jenisnya mulai beroperasi. Kami minta Pemko Banjarmasin dalam hal ini Pol PP segera turun ke lapangan untuk mengecek dan menertibkan THM yang mulai buka,” ucap Tugiatno.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, Pemko Banjarmasin bersikap tegas dan lebih mementingkan masyarakat banyak. Pengusaha THM lanjut Tugit juga diminta agar menahan diri sambil menunggu kebijakan Pemko Banjarmasin menunggu sampai melandainya virus Corona.

Disinggung soal protokol kesehatan yang bakal diterapkan pengusaha THM, Tugit menyatakan pesimis bisa berjalan dengan maksimal.

“Saya tidak yakin protokol kesehatan bisa diterapkan secara maksimal. Selain itu siapa nantinya yang bisa mengawasi jika ada yang melanggar,” demikian kata Tugiatno. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya