Banjarmasin, KP – KPU Banjarmasin telah memplenokan rekapitulasi penetapan daftar pemilihan sementara (DPS) untuk proses Pilwali 2020 ini,
Hasilnya, setelah dilakukan pengolahan data oleh KPU DPS yang telah didapatkan untuk Kota Banjarmasin berjumlah 447.612 pemilih.
Namun, jumlah ini belum final. Sebab KPU masih perlu melakukan pemutakhiran sebelumnya nantinya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemutakhiran data tersebut untuk menjaring kembali data pemilih yang tercecer.
“Karena ini awal dari kami memutakhirkan kembali masih ada nantinya tanggapan masyarakat apabila masih ada yang belum terdaftar,” ujar Ketua KPU Banjarmasin, Rahmiyati Wahdah usai rapat pleno di Hotel G Sign, Rabu (09/09/2020) sore.
Rahmi menjelaskan, untuk tenggat waktu pemutakhiran data DPS tersebut cukup lama. KPU memiliki waktu untuk proses tersebut hingga Oktober mendatang. Sehingga dia mengharapkan bagi warga yang masih merasa belum terdaftar untuk sekitarnya melaporkan diri ke KPU.
“Siapa saja boleh memberikan tanggapan. Kalau ada orang terdekat yang belum terdaftar silakan melapor ke kami,” imbuhnya.
Lebih jauh Rahmi menjelaskan, DPS ini merupakan hasil pengelolaan yang dilakukan KPU. Bahannya data DPT saat pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 lalu, disandingkan dengan daftar pemilih potensial.
Setelah dilakukan penyandingan, rupanya ditemukan adanya penambahan daftar pemilih sebanyak 30 ribu lebih.
“Data awal waktu di Pileg dan Pilpres adalah 447.085. Kemudian saat disandingkan dengan daftar pemilih potensial yang masuk sekitar 480.416,” bebernya.
Penambahan ini terjadi dikerjakan adanya data pemilih baru yang masuk. Dimana mereka tepat berusia 17 tahun sebelumnya hari pencoblosan yang jadwalnya dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Adapun jumlah pemilih baru tersebut sebanyak 40.364. “Juga ada pengurangan yang meninggal yang masuk TMS (tidak memenuhi syarat) sebanyak 73.168 orang,” ucapnya.
Rahmi menjelaskan bahwa pemilih baru tersebut tak hanya bagi kaula muda. Tapi juga termasuk para pensiunan, baik TNI maupun Polri. “Pemilihan baru tak hanya untuk usia yang baru masuk 17 tahun. Tapi juga pensiunan TNI dan Polri,” tukasnya. (sah/KPO-1)
