Eksepsi Terdakwa Muslim Ditolak Majelis Hakim

Banjarmasin, KP – Eksepsi mantan Kepala Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten HST, Muslim, yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi ditolak.

Penolakan itu disampaikan majelis hakim yang dipimpin Sutisna Suwasti didampingi Fauzi dan Dana Hanura pada sidang lanjutan di hadapan terdakwa yang dilakukan secara virtual di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (21/9/2020).

Selanjutnya majelis hakim meminta, jaksa penuntut umum (JPU) kasus tersebut, Sahidanoor untuk mendatangkan saksi di sidang mendatang.

Dari 18 saksi, ujarnya, sidang minggu depan akan diusahakan lima orang saksi.

Seperti diketahui terdakwa Muslim duduk di kursi terdakwa, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana desa dengan besaran mencapai Rp215.325.000, yang merupakan unsur kerugian negara.

Pada dakwaan yang disampaikan Sahidanoor tersebut, Muslim tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya sejak 2017.

Berita Lainnya
1 dari 941

Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang di rekening kas desa tanpa sepengetahuan sekretaris dan bendahara. Penarikan sebesar

Rp215.325.000 dilakukannya terdakwa dengan cara membuat 20 dokumen penarikan dana yang didukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas kegiatan yang tidak dianggarkan dan kegiatan fiktif yang sebenarnya tidak dilaksanakan di 2017.

Bahwa dalam pembuatan 20 SPP tersebut terdakwa membuatnya melalui komputer kantor desa yang didalamnya terdapat file pembuatan SPP dari tahun sebelumnya.

Kemudian seluruh tandatangan yang terdapat di SPP tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Syahruli (sekretaris desa) dan Abdul Kadir (bendahara desa).

Hasil uang pencairan ke 20 SPP tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar utang, menebus rumah yang digadaikan, membayar upah tukang rumah dan untuk keperluan pribadi lainnya.

Atas perbuatan terdakwa tersebut JPU mematok pasal 2 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk dakwaan primair dan pasal 3 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk dakwaan subsidair. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya