Kesaksian Tiga Kades Dibantah Pihak BPN HSS

Banjarmasin, KP – Kesaksian tiga kepala desa (Kades) dari Muning Tengah, Muning Baru dan Banjarbaru pada sidang sebelumnya, dibantah Syamsu dari Kantor BPN HSS pada sidang lanjutan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah Prona, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Selasa (22/9/2020).

“Tidak mungkin Kades tidak mengetahui adanya proyek Prona masuk desanya,” ujarnya ketika menjadi saksi dalam perkara dengan terdakwa M Rusli dengan majelis hakim dipimpin Daru Wastika yang didampingi A Fauzi dan A Gawe.

Alasan dia, sebelum dilakukan prona biasanya akan dilakukan sosialisasi di lapangan atau desa bersangkutan. Selain itu Kepala Kantor BPN akan mengeluarkan surat keputusan pembentukan Panitia pelaksana dengan memuat Kades.

“Memang dalam surat keputusan tersebut pihak Kepala Kantor tidak menyebutkan nama hanya mencantumkan jabatan yakni Kades,’’ jelas salah satu saksi dari tiga karyawan BPN lainnya ini.

Lagipula, kata dia, setiap surat keterangan tanah warga desa harus ada rekomendasi dari kades, kalau tidak BPN tidak akan memprosesnya.

Secara garis besar, diungkapkannya, untuk pengurusan Prona ini semua digratiskan, kecuali biaya administrasi seperti pembuatan fotocopy untuk melengkapi persyaratan yang ditanggung pemilik lahan.

Berita Lainnya
1 dari 941

Diketahui, terdakwa adalah salah seorang guru di salah satu sekolah Ibtidayah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan, HSS.

Dalam dakwan Rusli disebutkan, sejak 2016 untuk menguntungkan diri sendiri telah menarik biaya pembuatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang notabene gratis, sebab ditanggung pemerintah..

Masing-masing sertifikat, M Rusli meminta bayaran sebesar Rp500 hingga Rp600 ribu.

Sedikitnya dari barang bukti, M Rusli telah mengumpulkan uang dari PTSL tahun 2020 ini sebesar Rp29.600.000.

Perbuatan itu menurut jaksa dalam berkasnya bertentangan dengan pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap biasanya lebih dikenal dengan sebuat Prona, diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa biaya pengurusan PTSL berasal dari pemerintah dan tidak dipungut bayaran.

Atas perbuatan tersebut JPU mematok pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya