Banjarmasin, KP – Panitia khusus (Pansus) Penanggulangan Bencana Non Alam melakukan konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta.
“Kita perlu menggali informasi sekaligus masukan dalam menyusun Raperda inisiatif dewan ini,” kata Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Bencana, Firman Yusi, kemarin, di Banjarmasin.
Firman Yusi mengungkapkan, banyak masukan yang disampaikan BNPB, terkait penanggulangan bencana non alam, seperti saran untuk memuat tentang pembentukan tim kajian dampak untuk menanggani dampak yang ditimbulkan bencana non alam.
“Tim kajian dampak ini yang kemudian merumuskan bagaiman strategi menangani dampak-dampak yang terjadi akibat bencana non alam,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain itu, juga disarankan agar tim ini melibatkan komponen yang ada baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga dampak ini lebih mengena pada kondisi kekinian di masyarakat ketika wabah itu terjadi.
Firman Yusi menjelaskan, hasil evaluasi penanganan Covid-19 DPRD Kalsel ke Kabupaten/Kota masih ditemukan ketidakselarasan antar kabupaten/kota, sehingga diperlukan regulasi yang mengatur agar penanganan benacana non alam bisa satu komando.
“Kemudian, juga ada kebijakan yang berbeda-beda antar daerah. Itu justru dikhawatirkan bukan menangani dampak tetapi boleh jadi menjadi ancaman baru penyebaran penyakit yang lebih besar,” jelas Firman Yusi.
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kalsel menggagas Raperda ini, agar bisa menyatukan komando dalma penanganan wabah penyakit. “Ketika terjadi, maka strateginya mengikuti Pemprov,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel. (lyn/KPO-1)
