Penutupan Ruas Jalan Wajib Izin

Banjarmasin, KP – Adanya berbagai aktitifas masyarakat maupun pekerjaan sebuah proyek yang dapat berdampak menghambat kelancaran arus lalulintas ternyata mendapat perhatian serius anggota dewan

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaeni mengatakan, pemanfaataan atau penutupan jalan sebelumnya wajib harus mendapat izin dari intansi terkait.

Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor : 14 tahun 2013 tentang Pemanfataan Bagian Jalan, katanya kepada, Selasa (22/0/2020).

Dikemukakan, Perda diterbitkan atas usul inisiatif dewan ini bertujuan salah satunya guna mengantisipasi sesuatu hal atau aktifitas lainnya yang menganggu kelancaran lalu lintas atau bisa memicu kemacetan.

Perda ini lanjut ketua komisi dari Fraksi Partai Gerindra ini , dinilai perlu dalam kerangka menyikapi aspirasi masyarakat menyusul banyaknya keluhan dimanfaatkannya bagian jalan untuk kepentingan tertentu.

Seperti menurutnya dijadikan sebagai lahan parkir, menggelar berbagai acara dengan melakukan penutupan jalan, hingga banyaknya aktifitas bongkar muat dari rumah toko (ruko) yang berbuntut memacetkan aruslalulintas.

`Padahal semestinya badan jalan hanya diperuntukan bagi pelayanan lalulintas dan angkutan jalan,’ kata Isnaeni.

Berita Lainnya
1 dari 1.619

Disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfataan jalan tanpa izin akan dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp 50 juta.

Lebih jauh ia mengemukakan, pelanggaran Perda tersebut juga termasuk terhadap digunakannya bahu jalan untuk kepentingan parkir liar yang sama sekali tidak mengantongi izin atau parikir liar.

Secara khusus menyikapi adanya parkir liar terlebih menggunakan bahu jalan ini, Isnaeni meminta, agar instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin lebih meningkatkan pengawasan dan mengambil sikap tegas.

“Jujur kita akui, saat ini di Kota Banjarmasin masih banyak parkir liar yang beroperasi tanpa mengantongi izin,” tandasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dalam Perda ini juga tidak diperkenankan penggaloan atau pemotongan jalan untuk kepentingan pekerjaan proyek dilakukan tanpa izin, seperti untuk penanaman jaringan pipa PDAM, kabel maupun tiang listrik atau telepon.

Menurutnya, meski telah mendapakan izin setelah sebelumnya pihak pelaksana proyek menyerahkan uang jaminan, namun bekas galian harus dikembalikan atau diperbaiki kembali seperti keadaan semula.

“ Pekerjaan perbaikan dan pengembalian bahu jalan yang bekas digali wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah masa kontrak pekerjaan proyek tersebut selesai,” demikian kata Isnaeni. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya