Kekuasaan, Omnibus Law dan Sebuah Catatan tentang Hukum dan Modal

Oleh: Taufik Rahman
Pendiri ESQ Grup

Kekuasaan


Kekuasaan seperti yang diungkapkan Lord Acton, cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Untuk itulah dalam konsep demokrasi dikenal adanya perimbangan kekuasaan, yang paling populer dikenal konsep Trias politika, pembagian kekuasaan agar tidak terjadi kekuasaan yang cenderung merugikan rakyat. Eksekutif sebagai pelaksana kebijakan, legislatif sebagai pembuat undang-undang dan pengawas eksekutif serta lembaga yudikatif untuk memutuskan hukum antar orang per orang atau orang dengan negara.

Omnibus Law

Beberapa hari lalu, DPR RI mensahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Terlepas dari materi muatannya, Omnibus Law telah ditolak oleh beberapa kalangan. Demonstrasi mahasiswa dan buruh terjadi di kota-kota besar hingga beberapa hari setelah RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Kekhawatiran baru tentang hak-hak buruh yang dikebiri lewat undang-undang “sapu jagat” ini memunculkan pertanyaan. Kemana undang-undang ini membawa nasib rakyat? Untuk siapa pemerintah berpihak? Jika pada prakteknya aspirasi rakyat dan buruh tidak diacuhkan. Padahal mereka lah yang memiliki kepentingan langsung terhadap regulasi ini.

Pada hari-hari belakangan ini, DPR dan Pemerintah harus segera mengambil kebijakan sebelum ketegangan sosial semakin menjadi-jadi. Walau bagaimanapun kekuasaan selalu tentang hajat hidup warga masyarakat. Regulasi dan aturan yang diciptakan harus mengakomodir segala kepentingan rakyat. Meminjam istilah Cicero, Salus Populi suprema lex esti (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Keselamatan itu menyangkup keselamatan pekerjaan, keselamatan hak-hak sebagai buruh, keselamatan hari tua dan apapun yang membuat buruh senang dan bahagia. Bukankah tujuan dari segala kebijakan pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara tidak boleh abai terhadap penolakan buruh dan mahasiswa. Mengabaikan demonstrasi akan memicu ketegangan semakin meruncing, stabilitas sosial terganggu dan cipta kerja yang diharapkan justru menjadi “cipta sengsara” karena gelombang penolakan yang semakin masif. Kenyataannya terkadang demonstrasi seringkali berubah menjadi bentrok antara aparat keamanan dan masa aksi.

Pun dengan DPR, tentu kita harus kembali merenungi pernyataan dari Aung San Suu Kyi “Di manapun penderitaan diabaikan, akan ada benih konflik, karena penderitaan itu memalukan dan menyakitkan serta menimbulkan kemarahan.” Sebagai wakil rakyat DPR harus berjuang untuk rakyat, membela hak-hak dan mengakomodir semua kepentingan rakyat. Mungkin normatif, tapi yang normatif itu lah yang terkadang sulit untuk dipenuhi.

Sebagai warga negara, tentu kita menuntut dan berharap banyak kepada wakil rakyat. DPR tidak boleh menyerahkan hasil pekerjaan mereka untuk terus-terusan di uji di Mahkamah Konstitusi oleh publik. Jika setiap produk undang-undang selalu di uji ke Mahkamah Konstitusi, maka perlu dipertanyakan seperti apa cita rasa keberpihakan DPR kepada kepentingan rakyat.

Berita Lainnya

Peran Pemuda dalam Arus Perubahan Bangsa

Rakyat dan Calon Pemimpin Merakyat

1 dari 167

Kecurigaan kepada Kekuasaan

Kita tentu tidak ingin mencurigai pemerintahan saat ini seperti yang digambarkan oleh George Orwell dalam novelnya Animal Farm. Pada cerita Novel Animal Farm karangan George Orwell Napoleon babi penguasa melakukan banyak kejahatan untuk melanggengkan kekuasaan. Kejahatan-kejahatannya antara lain: memfitnah lawan politik, mengubah sejarah bahkan mengubah undang-undang di peternakan hewan.

Paling tragis dari cuplikan cerita Animal Farm adalah saat para babi menjual Boxer “Si Kuda Pekerja” untuk disembelih. Begitulah sepenggal kisah singkat tentang karya besar Orwell. Satire, muslihat politik memuja kekuasaan mengepinggirkan kepentingan rakyat.

Kita tahu dan meyakini, tidak ada undang-undang yang sempurna. Setiap aturan pasti memiliki celah dan keterbatasan. Hukum mungkin akan selalu berada di belakang permasalahan sosial yang terjadi. Tapi bukankah menurut Sadjitpo Rahardjo hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Setidaknya, dibalik kekurangannya Omnibus Law haruslah mendengar masukan semua pihak yang terkait, baik buruh, pengusaha, ormas atau siapa pun pihak yang berkepentingan dalam undang-undang ini.

Omnibus Law Cipta Kerja yang diniatkan sebagai undang-undang “for everything” tentu merupakan sebuah kekuatan dahsyat yang akan menggeser beberapa norma pada peraturan-peraturan yang akan digantikannya. Sebagai kekuatan dahsyat tentu kita tidak menginginkan hal itu akan menggangu hak-hak masyarakat, mengibiri atau bahkan menghilangkannya. Disahkan saat pandemi Covid-19 belum berakhir dengan kesan teresa-gesa membuat kita khawatir akan hal-hal transaksional pada pasal demi pasal yang memertaruhkan nasib rakyat secara ugal-ugalan.

Sebuah Catatan tentang Hukum dan Modal

Menurut Lawrance M. Friedman bahwa untuk terciptanya hukum yang baik diperlukan 3 hal, yakni substansi hukum yaitu undang-undang dan peraturan yang berlaku haruslah baik. Kedua, budaya masyarakat haruslah mendukung penegakan hukum. Terakhir, yaitu struktur, orang-orang yang menjadi penegak hukum haruslah orang yang benar-benar menaati prosedur dan ketentuan yang diamanatkan oleh hukum itu sendiri. Seperti jaksa, hakim, polisi dsb.

Struktur hukum inilah yang dituntut untuk menjalankan prosedur sesuai undang-undang, jika tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat itu sendiri sudah melanggar hukum, maka kita tidak lagi bisa berharap hukum akan tegak. Pada kondisi selanjutnya, akan banyak lagi pelanggaran yang terjadi.Berdasarkan hal itu, tentu Omnibus Law bukanlah jawaban mutlak untuk menjawab segala permasalahan di negeri ini. Persoalan investasi adalah persoalan tentang kepastian hukum, jaminan keamanan dan stabilitas politik serta para pemegang mandat kekuasaan yang jujur dan dapat dipercaya. Pembenahan yang lebih urgen dari pada mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja tentu harus difokuskan pada integritas struktural. Tentang modal dan investasi ada baiknya menengok Belanda pada medio 1600 an, hal itu dengan cerdas digambarkan oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya, Sapiens: A Brief History of Humankind, Harari menyimpulkan bahwa modal mengalir pergi dari negara-negara diktator yang gagal membela individual hak milik pribadi. Modal beralih mengucur ke negara-negara yang menegakan aturan hukum dan membela hak milik pribadi.

Akhirnya, mungkin pemodal pun akan bertanya kepada dirinya sendiri tentang keadaan Indonesia pasca disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Bagaimana mungkin keamanan permodalan dapat dilindungi oleh sebuah produk hukum yang dalam proses pembentukannya sendiri mengabaikan demonstrasi dan penolakan berbagai kalangan, yang dalam pembentukannya sendiri justru menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi segala kepentingan rakyat.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya