Soal Omnibus Law, Pemerintah Diminta Perhatikan Aspirasi Buruh

Banjarmasin, KP- Penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI terus diperjuangkan para buruh di seluruh Indonesia.

Untuk memperjuangkan aspirasi para para pekerja itu, dijaduwalkan mulai besok Selasa tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020 sekitar 1000-1500 buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPMSI) Kalsel akan menggelar unjuk rasa dengan mendatangi Kantor DPRD Kalsel.

Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Matnor Ali meminta, agar pemerintah memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Omnibus Law yang diajukan pemerintah dan hingga kini masih dibahas di DPR RI tersebut.

Menurutnya, alangkah baiknya pemerintah memperhatikan aspirasi buruh, agar masalah ini tidak terjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Sebelumnya ia menadaskan, , pemerintah harus hati-hati dan mendengarkan aspirasi masyarakat, jangan sampai terjadi ketika dibahasnya RUU KUHP,” katanya Matnor Ali.

Hal itu dikemukakannya kepada {KP} Minggu (4/10/2020), menyikapi rencana ujuk rasa yang digelar FPMSI.

Menurut Matnor Ali, penolakan serikat buruh terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harusnya diadikan sebuah peringatan.

Pemerintah kata dia, dengan tidak memaksakan kehendak sudah seharusnya melibatkan dan menampung aspirasi para buruh.

” Demikian juga DPR RI saat melakukan pembahasan Omnibus Law bersama pihak pemerintah yang hingga kini masih bergulir, ” ujar politisi senior Partai Golkar ini.

Berita Lainnya
1 dari 1.586

Dikemukakan. terkait penolakan Omnibus Law, DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu sudah menerima aspirasi yang disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel.

Dalam pertemuan yang diterima Komisi IV ini ujarnya, KSPSI dengan tegas menolak keinginan pemerintah pusat memasukkan Omnibus Law dalam revisi Undang Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Matnor Ali mengakui, terkait Omnibus Law memang ada masalah kekhawatiran hak sejumlah pekerja yang terancam dirugikan, seperti pesangon yang akan dihilangkan dan tidak dibayarnya kelebihan jam kerja.

” Padahal di UU Nomor : 13 hak-hak itu mereka dapatkan,“ ujar Matnor Ali.

Dikatakannya kalaupun pemerintah bersikeras hendak menghapus, maka sebaliknya DPR harus memberikan dukungan juga kepada hak pekerja `atau buruh sebagaimana aspirasi yang mereka suarakan selama ini.

Matnor Ali mengemukakan, dalam menyikapi aspirasi disampaikan buruh tersebut, Komisi IV DPRD Banjarmasin sudah menindaklanjutinya dengan menyampaikannya kepada DPR RI tanggal 3 Maret lalu, “ungkap Matnor Ali.

Sebelumnya Biro Hukum KSPSI Kalsel, Sumarlan, mengaku dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR tersebut ada sejumlah aturan yang menjadi kekhwatiran buruh.

Menurutnya, hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, mudahnya tenaga asing masuk, adanya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon dan outsourcing terus dilegalkan tanpa syarat-syarat yang mesti dipenuhi menjadi ancaman bagi pekerja.

Meski demikian kata Sumarlan, pihaknya hanya bisa menunggu keputusan DPR RI yang tengah membahas Omnibus Law. Ia berharap, sebagai lembaga memperjuangkan aspirasi rakyat DPR RI memahami apa menjadi harapan pekerja. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya