Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Pada Proyek Jembatan Timbang

Berita Lainnya

Polres Banjarbaru Amankan 26 Preman

Kasrem 101/Antasari Bergeser Jabatan

1 dari 1.335

Banjarmasin, KP – Penasihat hukum terdakwa Rahman Nurjadin yang didakwa melakukan dugaan korupsi, di bantah Mahyudin, bahwa kliennya pada proyek pengadaan lahan jembatan timbang di Tabalong, tidak ada perbuatan yang melanggar hukum.
Ini disampaikan Mahyudin yang biasa di panggil Martin dalam eksepsinya pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (23/11/2020) dihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Sutisna Sawasti, didamping hakim Fauzi dan A Gawe.
Mahyudin punya pendapat kalau kliennya dalam menjalanan tugas sudah sesuai dengan ketentuan.
“Sebab klien kami selaku PPTK, tdak bisa menetapkan harga tanah, harga tanah dilakukan oleh tim 9 tentunya perhitungan appraisal, jadi apalagi yang salah dalam proses jual beli nya, sementara pemilik laham memberikan kuasa kepada orang lain dibuat dihadapan notaris,’’tegas Martin.
Ditambahkan Martin, selain tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukam oleh terdakwa, dalam kasus ini juga tidak ada kerugian negara nya, karena harga ditetapkan tim 9 dan kliennya selaku PPTK pada Dinas Perhubungan Kab Tabalong membayar. Karena adanya penetapan harga dari tim 9 jelas Pemkab Tabalong tidak ada menderita kerugian
Terdakwa Rahman Nurjadin sendiri, oleh jaksa dituduh telah melalukan perbuatan korupsi untuk pengadaan lahan guna pembangunan jembatan timbang di tahun 2017 silam.
Diakhiri eksepsi Mahyudin minta kepada majelis hakim, agar dakwaan JPU tidak sah dan batal demi hukum, serta membebaskan terdakwa dari rumah tahanan di Tanjung
Selain terdakwa Rahman Nurjadin ini masih ada dua tersangka lainnya ditangan penyidik yakni Hairi dan Mahyuni yang bertindak sebagai pemegang kuasa menjual lahan tersebut ke Dinas Perhubungan.
Rahman didakwa oleh JPU telah melakukan tindakan melawan hukum yakni membeli lahan untuk keperlian pembangunan jembatan timbang di tahun 2017 melalui dua tersangka yakni Hairi dan Mahyuni. Kedua tersangka tersebut tidak punya hubungan darah dengan pemilik lahan hanya menerima surat kuasa. Akibat perbuatan terdakwa yang membeli lahan melalui ‘calo’ tersebut terdapat unsur kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Prov Kalsel sebesar Rp1,933,820.000,- dari nilai tanah yang di jual sebesar Rp.4.849.650.000,-
JPU dalam dakwaannya mematok. pasal 2 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.
Sedangkan dakwan subsidair kedua terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, (hid/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya