DPRD HSS Sampaikan Raperda Inisiatif Cegah dan Tanggulangi HIV/AIDS

Kandangan, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menginisiasi penyusunan rancanangan peraturan daerah (Raperda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Raperda disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD HSS, Rabu (23/12/2020) lalu yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HSS Muhammad Kusasi, dan dihadiri Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten HSS Yopie Alfiani menerangkan, usulan dibentuknya Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

“Agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis,” terang politisi Partai Nasdem itu.

Yopie menjelaskan, penularan HIV dan AIDS dari waktu ke waktu makin meningkat. Hal itu bebernya, dapat dilihat data kasus terakhir di Kabupeten HSS sudah berjumlah 148 orang. Jumlah tersebut tambahnya, belum termasuk yang selama ini tidak terdata, yang diperkirakan lebih banyak.

Berita Lainnya
1 dari 573

Yopie mengatakan, DPRD Kabupaten HSS mengajak semua berusaha untuk harus mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan maksimal, dalam penanganan HIV dan AIDS terssebut.

Salah satunya sebutnya, yakni menyusun suatu kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hokum melalui regulasi, berupa peraturan daerah (Perda) yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pencegahan dan penanggulangannya sebutnya, melalui upaya promosi, informasi, komunikasi, edukasi serta memberikan rehabilitasi sosial dan medis. Pelaksanaan upaya penanggulangannya, juga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk turut serta berperan aktif.

“Baik oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta,” jelasnya.

Pada rapat paripurna itu, juga disampaikan 3 Raperda oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, terkait pajak daerah, penetapan desa, dan pencabutan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD kelas D Daha Sejahtera. (tor/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya