Perda Narkotika Bakal Jadi Landasan
Hukum Lindungi Masyarakat HSS

Kandangan, KP – Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) Syamsuri Arsyad, menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait 3 buah rancangan peraturan daerah (Raperda), Selasa (12/1/2021) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD setempat.

Ketiga Raperda tersebut, yakni tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Lalu Raperda tentang pengarusutamaan gender, dan pencabutan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD kelas D Daha Sejahtera.

Wabup HSS Syamsuri Arsyad mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua fraksi DPRD, atas pertanyaan, tanggapan, saran, dan dukungan terhadap 3 Raperda yang telah pihaknya sampaikan.

“Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika itu, ke depan dapat dijadikan landasan hukum bagi Pemkab HSS untuk mengambil langkah-langkah dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.

Berita Lainnya
1 dari 574

Dijelaskannya, fasilitasi pencegahan dan penanganan narkotika secara terintergasi, terarah, dan berkesinambungan juga menjadi agenda Pemkab HSS ke depan, khususnya jika Raperda tersebut telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda)

Syamsuri Arsyad mengungkapkan, Pemkab HSS bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) terus berperan aktif melakukan berbagai kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, seperti sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya narkotika, melalui penyuluhan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

“Direncanakan pada tahun 2021 ini Pemkab HSS melalui bagian hokum bekerjasama dengan BNNK akan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Syamsuri Arsyad juga menyampaikan jawaban atas tanggapan fraksi, terkait Raperda pengarusutamaan gender, serta Raperda pencabutan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD kelas D Daha Sejahtera.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS Rodi Maulidi. Turut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Muhammad Noor, Asisten, Staf Ahli, para Kepala SOPD, Kepala Bagian Setda, para Camat, serta anggota DPRD Kabupaten HSS. (tor/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya