EDP KP
Banjarmasin, KP – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021, di Aula Kantor Wilayah, Senin (1/2/2021).
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto menyampaikan, saat 2020 terdapat satu satuan kerja UPT yang berhasil mendapatkan predikat WBK.
Ia pun memberikan apresiasi sebesar-besarnya bagi Kabapas Kelas I Banjarmasin dan jajaran yang telah memberikan effort yang besar dalam pencapaian tersebut, di tengah kondisi sarana prasarana yang terbatas.
“Hal ini harusnya dapat menjadi cermin bagi kita melakukan benchmarking dalam memperoleh predikat WBK, bagi para Kepala Unit Pelaksana Teknis, tahun ini upayakan lagi dengan lebih baik dari tahun sebelumnya, dan saya harapkan 100 persan Satuan Kerja di Kalsel dapat memperoleh predikat WBK.” harapnya.
Tejo Harwanto meminta segenap jajaran memegang janji tersebut untuk memberikan kinerja Kemenkumham yang lebih pasti.
Ia menyatakan, janji kinerja ini akan mengikat seluruh ASN Kemenkum HAM agar bekerja “on the track” secara konsisten.
“Ingatlah kata-kata bijak Roy T. Bennett ‘Consistency is the true foundation of trust. Either keep your promises or do not make them’. Yang artinya konsistensi adalah pondasi sesungguhnya dari kepercayaan,” katanya mengutip sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly dalam kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu yang lalu di Jakarta.
Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel Hadi Rahman dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rudi Prabowo Aji yang hadir saat deklarasi itu menyambut baik dan mendukung penuh Kemenkum HAM Kalsel menuju WBK/WBBM.
Bagi mereka, kegiatan ini merupakan suatu langkah maju dan harus dibuktikan kepada publik.
Dan salah satu hal paling penting untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM berawal dari niat dalam memberikan pelayanan publik, terutama pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (fin/K-4)
EDP JKT
