Majelis Hakim Menilai Hibahnya Abal-abal

Banjarmasin, KP – Terdakwa Mansur Kepala Desa Simpang warga Dalam Kecamatan Aluh Aluh Kab. Banjar, ketika menjadi saksi terdapat terdakwa Abd Rasyid sebagai Sekretaris desa mengakui kalau hibah tanah yang dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan yang diminta Dinas PUPR Kab. Banjar. Hal ini dinilai majelis hakim sebagai hibah abal abal, hanya sekedar memenuhi ketentuan saja.

Ia juga mengakui kalau tanah milik Almarhum Kaspul Anwar itu akhirnya harus dibayar oleh para nelayan yang memperoleh jatah rumah khusus nelayan yang dibiayai Kementerian PUPR.

Menurut Mansur, uang yang terkumpul sebanyak Rp140 juta dan sebanyak Rp130 juta dibayarkan kepada ahli waris Kaspul Anwar yang sebut sebagai ibu Ida, sedangkan sisanya untuk membayar harga tanah untuk keperluan jalan sebanyak Rp10 Juta.

Sedangkan harga tanah untuk jalan tersebut diminta pemiliknya Rp22,5 juta. Sementara untuk pembuatan titian menuju rumah tersebut dananya belum tersedia, karena sebagaian warga penghuni masih banyak yang belum menyetorkan kewajibannya.

Menurut pengakuan Mansur tanah Kaspul Anwar itu sebanyak 25 borongan dengan harga di patok Rp5 juta seborongan, yang pembayarannya dibebankan kepada penghuni.

Berita Lainnya

Ketua KONI Tabalong Dituntut Lima Tahun

Jumat Berkah, Polsek Banteng Berbagi

1 dari 1.400

Seperti diketahui Kepala Desa dan Sekretaris Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh Aluh Kab. Banjar yakni Mansyur dan Abd Rasyid, secara bersamaan oleh JPU di dakwa melakukan tindak pidana pungli atau gratifikasi terhadap warga yang ingin menempati rumah khusus nelayan.

Menurut JPU Syaiful Bahri dari Kejaksaan Negeri Kab. Banjar, kedua terdakwa secara bersama sama melakukan tindakan dengan memunggut pungutan kepada warga yang menempati rumah khusus untuk nelayan yuang di bangun oleh dinas PUPR setempat atas biaya Kementerian PUPR.

Pada tahun antara 2018/2020 di desa Simpang Warga Dalam menerima bantuan untuk membangun rumah khusus nelayan dengan catatan lahan yang ada adalah milik desa. Atas kebijaksaan seorang warga maka dihibahkan lahan untuk keperluan 50 unit rumah.

Menurut jaksa tersebut dana yang digujurkan untuk pembangunan 50 unit tersebut dikisaran Rp4M lebih, kedua terdakwa memungut kepada warga yang berhak menerima bangunan tersebut untuk membayar setiap sebuah rumah Rp5 juta dengan ketentuan uang muka Rp1 juta dan sisanya sudah harus dilunasi bulan September 2020. Uang yang terkumpul yang jumlahnya ratusan juta kemudian sebagian diserahkan kepada pemilik lahan sisanya di gunakan kedua terdakwa yang disidang secara terpisah dengan perkara yang sama, untuk kepentingan pribadi.

Atas perbutan terdakwa tersebut, JPU mematok pasal 12 huruf e UURI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayatn 1 ke 1 KUHP,untuk dakwaan primairnya. Sedangkan untuk dakwaan subsidair di patok pasal 11 UURI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayatn 1 ke 1 KUHP. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya