Ketegasan PPKM Mikro Harus Tunggu Perda?

Banjarmasin, KP – Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Banjarmasin terlihat tak nampak berjalan maksimal.

Pasalnya, dari pantauan Kalimantan Post, sejak kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat beberapa bulan yang lalu, hingga kini tak tampak batang hidung dari ketegasan kebijakan PPKM Mikro.

Padahal waktu pemberlakuan terus saja diperpanjang. Dikonfirmasi, rupanya Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin mengaku masih perlu membuat regulasi terkait bagaimana pengaplikasiannya di lapangan.

Dalam SK Wali Kota Banjarmasin nomor 287 tahun 2021, yang dikeluarkan pada 5 April lalu, kebijakan PPKM dibagi menjadi dua. Ada yang berskala makro dan skala mikro.

Untuk PPKM Skala Makro, dikomandoi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sedangkan PPKM Skala Mikro, ada pada masing-masing camat.

Namun, seiring dengan diperpanjangnya waktu PPKM sejak 6 April lalu, dan kini menyisakan beberapa hari lagi hingga 19 April mendatang, aplikasinya di lapangan tak kunjung tampak.

Alih-alih ada pengetatan atau operasi yustisi, pengawasan protokol kesehatan justru tampak sangat longgar. Ambil contoh, kerumunan warga di ruang publik yang masih tampak, hingga banyaknya warga yang abai penerapan protokol kesehatan (prokes).

Ditanya terkait bagaimana sebenarnya aplikasi kebijakan yan yang membatasi aktivitas warga tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen mengaku sudah berkoordinasi dengan Satpol PP. Utamanya dalam hal penegakan disiplin penerapan prokes.

Namun sayangnya, rupanya penegakan prokes di lapangan belum bisa dilakukan. Pasalnya ia mengaku masih menunggu adanya regulasi dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dinaikan statusnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) terkait penegakan hukum prokes.

“Perda masih belum dibuat. Saya sudah meminta kembali untuk ditingkatkan dari Perkada (Peraturan Kepala Daerah) menjadi Perda,” ucapnya saat ditemui awak media, Kamis (16/04) kemarin.

Berita Lainnya
1 dari 2.769

Lantas apakah setelah itu baru PPKM Mikro bisa berjalan sebagaimana mestinya? Sayangnya, awak media belum mendapat jawaban secara tegas dari orang nomor satu di Pemerintah Kota Banjarmasin ini.

Kendati demikian, bukan tak ada upaya. Ia mengkla mengaku, saat ini pihaknya terus melakukan imbauan serta teguran-teguran kepada masyarakat agar terus menerapkan prinsip 4 M guna mengurangi resiko penularan Covid-19.

Yakni Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

Lebih lanjut. Fydayeen juga mengaku sudah meminta kepada SKPD terkait, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin, untuk membuat sebuah regulasi.

Seperti misalnya, membuat surat imbauan agar dibentuk satgas-satgas. Meliputi satgas antar Rukun Tetangga (RT) hingga tempat ibadah.

Kalau begitu apakah penanganan PPKM Mikro, sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat? Terkait hal ini, Fydayeen langsung membantahnya.

“Bukan diserahkan. Tapi sebagai upaya mengedukasi semua pihak agar bisa bergotong royong menghadapi pandemi,” tegasnya.

Di sisi lain, melihat waktu yang ada apakah sempat apa yang diinginkan oleh Pj Wali Kota Banjarmasin itu tercapai? mengingat PPKM skala Mikro hanya diperpanjang hingga 19 April mendatang.

Karenanya, ia menuturkan, meskipun tak ada regulasi bahkan hingga adanya Perda, atau pun PPKM tak lagi diperpanjang, ia berharap upaya gotong royong menghadapi pandemi tetap ada di masyarakat.

“Marilah kita sama-sama bergotong royong, Tujuan utamanya tak lain adalah agar bisa menekan laju pertumbuhan kasus positif,” tutupnya. (Zak/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya