Kuliah Umum La Nyalla Angkat Pengelolaan SDA yang Berkeadilan, PJ Gubernur Safrizal Sambut Positif

BANJARMASIN, KP – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti bersama sejumlah senator, melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Selatan pada Senin (24/05/2021) siang.

Sejumlah agenda dilakukan La Nyalla dan rombongan DPD RI, selama sehari penuh. Diantaranya dengan memberikan kuliah umum di kampus STIE Indonesia Banjarmasin, pada Senin (24/5).

Tema yang diangkat La Nyalla adalah soal Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan. Turut hadir pada kuliah umum ini, pj gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA, akademisi STIE Indonesia Banjarmasin, dan juga beberapa mahasiswa.

Seluruh tamu dan undangan kuliah umum ini, dipastikan harus melewati rapid antigen, sebelum mengikuti acara, yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam tersebut.

Hal ini untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung.

Menurut senator DPD RI asal Kalimantan Selatan Gusti Farid Hasan Aman, tema yang diangkat ketua DPD RI pada kuliah umum di salah satu kampus di Banjarmasin ini, sangat berkesesuaian dengan kondisi Kalsel saat ini.Dimana perekonomiannya masih ditopang sektor pertambangan.


“Melalui materi ini, ketua ingin mengingatkan bahwa pertambangan bukanlah sektor yang dapat diandalkan seterusnya untuk memberikan PAD bagi Kalsel. Namun untuk saat ini, pertambangan masih menjadi primadona, sehingga diperlukan pengelolaan yang berkeadilan. Tentunya agar dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, namun dari sisi lingkungan juga tetap harus terjaga,” paparnya kepada wartawan.

Sementara itu, dalam sambutannya sebelum kuliah umum dilaksanakan, pj gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA, sangat mendukung adanya pengelolaan yang berkeadilan pada sektor pertambangan, terutama batubara yang menjadi andalan ekspor Kalimantan Selatan.

“Dimasa pandemi ini, sektor batubara menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang tidak terkena imbas. Karenanya sektor ini menjadi salah satu instrumen yang mampu diarahkan, untuk pemulihan ekonomi. Namun begitu, kami menyadari bahwa sektor pertambangan adalah non renewable resources (sumber daya alam tidak terbarukan), dan dipastikan suatu hari nanti akan habis. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pertambangan ini harus berada di titik equilibrium, titik keseimbangan. Dimana antara kebutuhan ekonomi, berjalan seimbang dengan perangkat peraturan, khususnya di bidang lingkungan,” paparnya.

Selain hadir pada kuliah umum dan FGD bersama DPD RI di dua kampus di kota Banjarmasin pada Senin (24/5), pj gubernur Kalimantan Selatan juga menjamu makan malam rombongan DPD RI, di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Senin malam (24/5).

Berita Lainnya

Banjarmasin Bantah Terapkan PPKM Level IV

1 dari 4.023

Ketua DPD RI HAA La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan DPD RI optimal bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Kita bekerja optimal untuk kepentingan rakyat,” ujar HAA Lanyala Mahmud Mattalitti dalam paparan kuliah umum di hadiri Civitas Akademika STIE Indonesia, Senin (24/5/2021).

Ia mengungkapkan penjabaran pasal 33 UUD 1945. “Negara harus aktif membangun ekonomi dan kesejahteraan sosial,” tuturnya.

Apalagi, sambungnya, negara berpegang kepada spirit ketuhanan sehingga berpijak pada etik dan moral.
“Perekonomian disusun bersama sesuai asas kekeluargaan. Digunakan sebesarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tambahnya.

Sebab itu, sambungnya, konsekuensi dengan sektor perekonomian dijalankan dengan korporasi. “Tentu diperlukan solidaritas sosial berat sama dipikul ringan sama dijinjing, dan semuanya harus berjiwa koperasi. Prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan dan anggota koperasilah pemilik saham,” tuturnya.

Mengingat, ujarnya, semangat koperasi digagas Bung Hatta sebagai sarana produksi. “Koperasi harus dipahami sebagai pencetak uang jadi diartikan sebagai pemegang saham dalam sebuah perusahaan.

Jadi koperasi jangan diartikan sempit, namun lebih luas. Mari gelorakan koperasi sebagai etalase, bukan sekedar sarana simpan pinjam,” tandasnya.

Dengan koorporasi, katanya, maka pengelolaan sahan di Indonesia dikuasai asing. Padahal yang melakukan kebijakan pengelolaan adalah Negara.

Pertanyaannya adalah? Sudahkah Sumber Daya Alam (SDA) makmur dan hidup berkeadilan di negeri kita sendiri.?

Sementara itu, Ketua STIE Indonesia Dr Yanuar Bachtiar yang dibacakan Ibrahim menyebutkan STIE Indonesia merupakan PTS tertua di Kalimantan.

“Sekarang berporses menjadi Institut Bisnis dan teknologi Indonesia. Terakredasi baik dengan ISO 2001:2015 dan dipercaya menjadi PTS peringkat pertama di Kalimantan,” dalam laporannya.

Untuk itu, Ia meminta kepada DPD RI, yakni pertama membantu memfasilitasi dengan pemerintah pusat terkait fasilitas untuk STIE Indonesia. Kedua, dibutuhkan bantuan agar bisa mempercepat akreditasi STIE Indonesia. Dan ketiga, pihaknya berharap bisa melaksanakan program DPD RI.(vin/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya