Aktifitas Lahan Perkebunan Milik PTPN Diberhentikan Sementara

Pelaihari, KP – Wakil Bupati Tanah Laut (Tala) Abdi Rahman sangat menyayangkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dihentikan sementara dari aktivitas kegiatan usaha perkebunan sampai diterbitkan izin usaha dari perkebunannya.

Hal itu disampaikan Wabup saat turut serta dalam pemasangan patok di lokasi perkebunan milik PTPN Jumat (18/6/2021).

Hal ini dikarenakan ada beberapa kekurangan dan perbaikan yang harus segera diperbaiki dan dilengkapi, pemerintah tugasnya sekarang adalah melakukan pembinaan dan pengawasan.

“Hingga saat ini ada hal-hal yang kami lihat dan sudah coba dikomunikasikan tetapi tidak ada progres yang kami anggap lebih positif,” ucap Abdi Rahman.

Berita Lainnya
1 dari 447

Pemkab Tala melihat PTPN dari tahun 2005 tidak memiliki izin usaha perkebunan dilokasi yang sekarang sudah di pasang patok. “Dari indikasi yang tim coba klaim sekarang ini luasnya bisa lebih besar lagi dari lokasi yang sudah dipatok,” ucapnya.

Abdi menegaskan dengan adanya pemasangan patok pihak PTPN bisa menyelesaikan kewajibannya agar Pemkab dan masyarakat tidak mengalami kerugian karena setiap perkebunan ada PBB P3 yang harus dibayarkan oleh PTPN.

“Kalo perkebunan sebesar PTPN tidak membayarkan PBB P3nya nanti Pemkab tidak adil dengan masyarakat karena setiap tahun selalu membayarkan PBBnya,” ucap Wabup Abdi Rahman.

Wabup berharap PTPN bisa menjadi contoh dari perusahaan lainnya apalagi PTPN milik negara, satu pukulan bagi daerah jika perusahaan BUMN tidak memberikan contoh bagi perusahaan swasta. (rzk/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya