Pelaihari, KP – Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Tala dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa, khususnya pada proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Sinergi Nasional Penguatan Tata Kelola PBJ Desa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Agenda berskala nasional ini memfokuskan pada pengukuran tingkat kematangan sistem pengadaan sebagai indikator utama transparansi keuangan desa.
“Kami berkomitmen agar seluruh desa di Tanah Laut menerapkan sistem PBJ yang transparan. Melalui sinergi ini, diharapkan kapasitas tata kelola keuangan desa meningkat, sehingga anggaran tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum,” ujar Rahmat Trianto.
Menurutnya, tata kelola yang bersih di tingkat desa merupakan kunci utama mencegah kebocoran anggaran negara.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Kepala LKPP RI Sarah Sadiqa, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, sejumlah kepala daerah, serta kepala desa percontohan (piloting) kematangan PBJ Desa.
Dalam forum itu dipaparkan bahwa tata kelola desa kini berada di bawah pengawasan ketat lintas lembaga.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kemendes PDT, Kemendagri, dan Kemenkeu terus mengoptimalkan Program Desa Antikorupsi guna menutup celah penyimpangan anggaran sejak fase perencanaan hingga pelaporan. Hingga tahun 2025, tercatat 235 desa di Indonesia telah menyandang status Desa Antikorupsi.
Mendes PDT, Yandri Susanto, menggarisbawahi pentingnya konsep kolaborasi octahelix yang mengintegrasikan peran pemerintah, warga, akademisi, swasta, hingga media. “Desa adalah wajah pertama negara. Jika tata kelolanya berintegritas, maka Indonesia akan kuat,” tegas Yandri.
Melalui peluncuran parameter kematangan PBJ ini, forum nasional tersebut diharapkan memicu transfer pengetahuan antar-pemerintah desa demi mendongkrak ekonomi lokal, selaras dengan visi: “Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi”. (rzk/K-6)
