Kebijakan Buka Tutup Wisata Membingungkan Rakyat

Oleh : Mariana, S.Pd
Guru MI. Al Mujahidin II Banjarmasin

Tak ayal bagi masyarakat yang ingin pergi wisata dengan keluarga dihari libur akan tetapi adanya kebijakan pemerintah untuk menutup tempat wisata karena kondisi masih tidak stabil dengan adanya corona.

Sebagian ada yang membuka tempat wisata karena adanya tuntutan masyarakat juga untuk berwisata. Demi mencegahnya kerumunan dan memanimalisir covid-19 di masa liburan.

Mulai berlakunya era New Normal Life telah membuka kesempatan bagi seluruh aktivitas berjalan seperti biasa. Termasuk bidang pariwisata. Menyambut era New Normal Life, Jokowi meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama untuk menyiapkan promosi pariwisata dalam negeri yang bebas dari ancaman virus corona. 

Menanggapi hal tersebut, akhirnya beberapa pariwisata di Indonesia mulai dibuka pertengahan Juni ini. Termasuk dipilih wilayah wisata sebagai percontohan wisata. Sebagai contoh Taman Safari Indonesia Bogor, yang rencana mulai dibuka tanggal 15 Juni.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Jabar) Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi yang telah meninjau persiapan pembukaan Taman Safari ini menyampaikan, dalam pengelolaan Taman Safari ini akan diberlakukan protokol kesehatan. Sehingga bisa menekan penyebaran virus Corona.

Begitu pula Candi Borobudur yang telah dibuka 8 Juni 2020 yang lalu. Pembukaan wisata ini dengan menerapkan program Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, yaitu CHS (cleanliness, health, and safety). Termasuk daerah Bali dan NTT akan membuka pariwisatanya dalam menyambut era new normal ini. Bahkan kedua daerah itu akan menjadi daerah pariwisata percontohan.

Masyarakat bertanya pada pejabatnya, mengapa mudik dilarang, tapi tempat wisata dibuka. Rakyat bertanya pada pembuat kebijakan, mengapa buka tutup tempat wisata yang akhirnya membingungkan. Rakyat mengatakan pada pemilik kekuasaan, nyawa rakyat bukan permainan, salah memutuskan, nyawa taruhannya.

Keputusan pemerintah tak menutup lokasi wisata menjadi sorotan. Pasalnya, larangan mudik diberlakukan guna menutup celah penyebaran Covid-19 yang makin marak. Namun, tidak bagi tempat wisata, yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong mengunjunginya sejak hari kedua Idulfitri.

Sejumlah tempat wisata penuh sesak oleh pengunjung, tak menjaga jarak, tak pula mengenakan masker. Sejumlah objek wisata dipadati pengunjung selama masa libur lebaran. Foto-fotonya liburan pun bertebaran di media sosial.Sepertinya, hal begini tidak ditanggapi serius oleh pemerintah. Kalaupun ada, keputusan buka tutup tempat wisata menjadi pilihannya.

Para ahli kesehatan terutama pakar epidemiologi telah mengingatkan bahwa pembukaan tempat wisata pada libur lebaran berisiko. Itu merupakan kebijakan kontraproduktif terhadap upaya pencegahan penularan virus corona.

Pada hari kedua Lebaran, jumlah pengunjung tempat wisata seperti di Pantai Ancol membludak hingga tembus 39 ribu orang. Mereka terlihat asyik mandi di pantai tanpa mengindahkan protokol kesehatan (prokes). Padahal, bisa terjadi klaster baru penularan Covid-19 di sana. Hal yang sama juga terjadi di Pantai Batu Karas Pangandaran. Wisatawan meningkat signifikan bahkan banyak pengunjung abai dengan prokes.

Pemerintah seolah tidak memprediksi membludaknya pengunjung akibat dibukanya tempat wisata. Dan banyak pengunjung tempat wisata yang tidak menggunakan masker, seakan akan keadaan sudah pulih seperti sedia kala.

Seharusnya, keselamatan rakyat harus diproritaskan. Jangan membuat kebijakan yang justru mengorbankan rakyat. Hal ini membuktikan antarpejabat pemerintah pun tak satu suara tentang tempat wisata saat lebaran di tengah pandemi.

Pejabat yang satu mengupayakan pulihnya ekonomi alias pro para pengusaha tempat wisata dan bisnis, sementara pejabat yang lain meminta agar keselamatan (kesehatan) rakyat yang diprioritaskan. Dari sini saja publik sudah bingung karena kebijakan yang diputuskan inkonsisten, tidak sejalan.

Mau menyelamatkan rakyat, tapi malah membolehkan tempat wisata dibuka. Buntutnya terjadi kerumunan di mana-mana. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Rakyat lagi yang pantas untuk disalahkan. Atau pemerintah yang sebenarnya mencla-mencle mengurusi rakyat selama pandemic.

Tak bisa dimungkiri, selama diberlakukan work from home (WFH) dan belajar di rumah, rakyat mengalami kejenuhan, membutuhkan suasana baru untuk mencari hiburan. Dengan diputuskannya kebijakan membuka tempat wisata, sebagian masyarakat menyambut baik atas hal tersebut.

Berita Lainnya

Mendidik Anak di Era Serba Instan

Berpikir Kreatif di Era Informasi dan Data

1 dari 328

Sayangnya, pemerintah tidak benar-benar matang memikirkan dampak dari dibukanya tempat wisata. Meski disebutkan harus tetap mematuhi prokes, menggunakan masker, serta jaga jarak, semua itu sekadar ucapan saja, karena tak ada pengawasan ketat oleh pemerintah di tempat wisata.

Ujung-ujungnya, pemerintah daerah memutuskan untuk menutup sementara akibat membludaknya pengunjung di berbagai tempat wisata. Seperti Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Margasatwa Ragunan, Pantai Pangandaran, Ciwidey, dan Pantai Carita, Di Daerah Pelaihari (Kalsel) juga banyak penutupan pantai-pantai seperti Pantai Tangkisung, Pantai Batakan, pantai Asmara, dan masih banyak tempat hiburan yang lain.

Namun, hal itu tidak serta-merta disambut positif oleh masyarakat, khususnya pengelola tempat wisata dan para pedagang kecil di sana. Akibat kebijakan buka-tutup tersebut, mereka mengalami kerugian materi.

Salah satu pengelola wisata permainan di Pantai Carita mengeluhkan, ia kebingungan membayarkan gaji pegawainya, karena sebelumnya tempat wisata dibuka dan mendadak ditutup. Pedagang kecil di sekitar pantai juga mengatakan berutang dulu untuk modal berdagang. Kini, mereka harus menanggung rugi karena tempat wisata ditutup oleh pemerintah.

Walhasil, kebijakan plinplan ini menyebabkan rakyat dirugikan secara ekonomi juga kesehatan. Setiap kebijakan dalam sistem demokrasi kapitalisme memang didesain untuk memuluskan segala kepentingan pemilik kekuasaan serta pemodal (pelaku usaha/bisnis).

Hal ini mudah dipahami oleh publik dengan melihat berbagai kebijakan yang diputuskan untuk rakyat. Seolah memihak kepentingan rakyat, tapi ternyata tidak demikian.

Hitung-hitungan yang dilakukan dipertimbangkan atas untung atau rugi, bagi pemerintah juga para kapitalis. Wajar jika terjadi kebijakan yang inkonsisten. Lagi-lagi, rakyat yang jadi korban. Inilah pentingnya bagi siapa pun yang memimpin rakyat untuk memiliki kemampuan memutuskan suatu kebijakan tanpa meninggalkan kesulitan bagi rakyatnya.

Bukan malah melakukan kebijakan coba-coba asal jadi, yang penting pemasukan pemerintah terus sangat berbeda dengan pemimpin dalam Islam. Salah satunya tecermin dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang menganggap bahwa jabatan ialah ujian.

Umar meminta masyarakat tidak ragu menegurnya dalam beberapa hal kalau ia salah. Umar mengatakan, “Bantulah saya dalam tugas saya menjalankan amar makruf nahi mungkar dan bekalilah saya dengan nasihat-nasihat saudara-saudara sehubungan dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada saya, demi kepentingan Saudara-Saudara sekalian.erjalan tapi keselamatan rakyat terancam dan ekonomi mereka dirugikan.

Penyelesaian masalah para pemimpin dalam sistem demokrasi kapitalisme justru terus memproduksi masalah baru tanpa menyelesaikan masalah sebelumnya. Mereka mengandalkan pemasukan dari pariwisata, tapi akhirnya mengancam keselamatan rakyat, alih-alih berpikir mengelola SDA dengan baik sesuai tuntunan Islam untuk menyejahterakan rakyat.

Andai SDA yang kaya melimpah ini dikelola dengan baik demi kemaslahatan rakyatnya, pemerintah tak perlu menggadang-gadang sektor wisata sebagai solusi memulihkan ekonomi. Mirisnya, SDA malah dibagi-bagi pada asing dan aseng untuk dikelola. Apalagi di tengah pandemi, mata rantai penyebaran Covid-19 tak putus, terus mengular dan menyebar akibat dari kebijakan yang plinplan.

Oleh karenanya, rakyat membutuhkan segera pemimpin yang tak asal-asalan dalam setiap kebijakannya; pemimpin yang mengedepankan keselamatan dan kemaslahatan rakyat, bukannya sibuk penuhi kantong-kantong para kapitalis.

Rakyat butuh pemimpin yang menjalankan sistem negara yang terbukti mampu menyejahterakan rakyat. Pemimpin tersebut hanya akan lahir dari rahim Islam, dan satu-satunya sistem negara yang bisa mewujudkannya ialah sistem Islam.

Berbeda sekali dengan Islam. Islam memandang berwisata adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Rabnya. Sekaligus sarana membangun keakraban keluarga. Tentunya dengan tetap berlandaskan hukum syara. Dan hal ini akan dilakukan jika kondisi tidak membahayakan masyarakat.

Adapun jika situasi pandemi seperti saat ini, Islam akan lebih mengutamakan rakyat terpenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Mengingat berwisata termasuk kebutuhan tersier, maka tidak terlalu diprioritaskan. Hal ini dikarenakan tugas seorang pemimpin dalam Islam jelas, yaitu mengurusi urusan rakyat.

Di samping itu, kegiatan berwisata di daerah umum menimbulkan berkumpulnya banyak orang. Jika itu terjadi, ada kemungkinan mudah tersebarnya virus corona. Maka, karena banyak mengandung bahaya, lebih baik ditutup dahulu.

Yang lebih penting lagi, Islam tidak menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Karena Islam memiliki sumber pendapatan lain dengan memaksimalkan pengelolaan SDA. Selain itu ada kharaj, jizyah, dan yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai pemasukan APBN. Saatnya Islam yang memimpin dunia dengan menerapkan dalam kehidupan secara kaffah, tidak ada lagi hidup semudah dengan adanya penerapan Islam. Waalahu ‘alam bishowab

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya