Program ‘KEREN MANTAP’ Wujudkan Pelayanan Berkualitas


Amuntai, KP – Guna memberikan pelayanan prima dan berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat lainnya di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara program ” KEREN MANTAP “, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Amuntai kelas 1 B.
Terobosan baru yang bernilai inovatif diterapkan di Pengadilan Agama Amuntai dalam upaya untuk memberikan pelayan terbaik, sehingga para pencari keadilan dan masyarakat lainnya akan mendapatkan pelayanan terbaik dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan lembaga Peradilan Agama.
“Terhadap program ini, saya merasa bangga dan mengapresiasi, karena sangat bernilai positif dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat,’’ katanya.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Drs. H. Helmy Thohir , MH. mengemukakan dalam amanatnya pada acara penandatangan nota kesepahaman ( MOU ) program KEREN MANTAP atau program ( Kerjasama dengan Beberapa Instansi dalam Melayani Tanpa Perentara ) dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Gedung DR. KH. Ideham Chalid Amuntai, Kamis, yang dihadiri Bupati Hsu. Drs. H. Abdul Wahid, HK., MM., MSi. Kapolres, Kemenag serta SOPD Hsu. terkait. M
Menurut Helmy Thohir, program ini sudah dibahas Rakor PTA se Kal Sel dan setelah direspon dengan baik oleh Ketua Pengadilan Agama Amuntai. Bahkan Pengadilan Agama Amuntai lah yang melaksanakan program ini lebih dari tiga instansi terkait yang turut serta dalam mendukung perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.
Karena itu dengan adanya kerja sama ini, maka kita berharap pelayanan prima atau berkualitas kepada masyarakat dari Pengadilan Agama Amuntai dapat terus ditingkatkan.
{{ Bukan Hanya Perceraian}}
Dikatakan, selama ini, menurut Helmy Thohir, ada sebagian masyarakat menilai Pengadilan Agama hanya khusus menangani perceraian saja, padahal banyak kewenangan lainnya yang ditangani, termasuk sengketa ekonomi syariah, sengketa hibah, wakaf dan sengketa harta bersama dan kewarisan dan bahkan masalah pernikahan dini melalui dispensadi kawin.
Praktek Pernikahan Dini menurut Helmy Thohir, semakin marak, meskipun Pemerintah sudah merevisi usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun melalui Undang undang Nomor 19 tahun 2019. Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas minimun dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi nikah ke Pengadilan.

Berita Lainnya

Lensa Foto HSU

1 dari 355

TERUS MENINGKAT.
Trend perceraian dan juga pernikahan dini di Indonesia lanjut Helmy Thohir, untuk pernikahan dini setiap tahunnya terus meningkat dan regulasi ini belum menekan praktek pernikahan dini di Indonesia. Tahun 2019 jumlah pernikahan dini yang mengajukan permohonan ke Pengadilan sebanyak 23.700 dan tahun 2020 naik menjadi 34.000.
Khusus di Kalimantan Selatan ada sebanyak 1.500 lebih dan khusus di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2020 sebanyak 168 permohonan dan tahun 2021 sampai bulan Juni 2021 sejumlah 117 permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu menurut Helmy Thohir, adanya kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Kemenag, Disdukcapil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Kapolres Hsu. dapat memberikan jalan keluar
Dari permasalahan ini, sehingga akan terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sangat membantu masyarakat HSU.
Sementara Bupati HSU Abdul Wahid mengatakan bahwa dengan adanya MOU ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Hsu.
Progam ini sangat membantu masyarakat HSU khususnya bagi pencari keadilan yang akan mendapatkan pelayanan prima baik dari lembaga persdilan atau instansi terkait lainnya.
Dengan perjanjian kerja sama ini, menurut Addul Wahid, masyarakat akan mudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum tanpa mekalui pihak calo atau perantara.
Ketua Pengadilan Agama Amuntai, Rusdiansyah, SAg. mengatakan, kerja sama dengan Pemerintah Hulu Sungai Utara atau instansi terkait seperti Disdukcapil berkaitan dengan perubahan status kependudukan setelah perceraian,.
Dinas Kesehatan berkaitan tentang pelayanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin, Dinas PPP dan Anak mengenai pelayanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin, Kemenag kaitannya dengan palayanan dan sidang terpadu di luar gedung dan berkaitan dengan pelayanan secara prima dan pihak Polres Hsu berkaitan dengan pengamanan jalannya persidangan.(vin/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya