Adanya Perampingan SKPD
DPRD Balangan Minta Pengelolaan Aset Daerah Perlu Perhatian

Paringin, KP – Akan adanya perampingan sejumlah SKPD di lingkup Pemkab Balangan menjadi perhatian para wakil rakyat yang duduk di kursi di DPRD setempat, khususnya terkait aset daerah yang ada di SKPD tersebut setelah dilakukan penggabungan.

Diketahui, dari total 33 SKPD akan dirampingkan menjadi 22 SKPD yang ditambah dengan delapan kecamatan. Sebagai contoh dari dua atau tiga SKPD akan menjadi satu SKPD yakni seperti Dinas Kearsipan digabung dengan Dinas Perpustakaan.

Komisi I DPRD Balangan menggelar rapat kerja terkait pembahasan aset daerah bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Balangan Bidang Aset di Ruang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Gedung DPRD, Selasa (15/06/21) kemarin.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 1, Rusdi Hsy, juga dihadiri oleh Wakil Ketua 1 dan 2, anggota Komisi I DPRD Balangan serta perwakilan Badan Keuangan Daerah Bidang Aset daerah.

Rusdi Hsy menanyakan terkait tindak lanjut yang dilakukan dalam mengalokasikan bangunan dan kendaraan bermotor yang nantinya tidak difungsikan lagi dikarenakan penggabungan SKPD.

“Dengan digabungkannya sejumlah SKPD tentunya tentu berpengaruh dengan jumlah aset yang digunakan baik bangunan mau pun kendaraan bermotor yang dimiliki daerah, dengan jumlah yang tidak difungsikan tersebut kami ingin mengetahui tindak lanjut yang dilakukan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan Komisi I DPRD itu, M. Rasyidan Razak selaku perwakilan BKD Balangan Bidang Aset Daerah menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan Analisa terkait aset daerah yang tidak lagi digunakan.

Berita Lainnya

Disdik Balangan Kembali Usulkan PTM

1 dari 489

“Terkait aset kendaraan bermotor, telah dilakukan pembicaraan dengan pimpinan, baik Bupati dan Sekertaris daerah, yang mana kami akan melakukan usaha efisiensi terhadap aset kendaraan bermotor yang secara regulasi dapat dilakukan penjualan akan dilelang, memperhitungkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi,” jelas Rasyidan.

Ditambahkannya, disisi lain Badan Keuangan Daerah (BKD) Balangan, Bidang Aset juga mengusulkan adanya pengurangan kendaraan dinas roda 4 bagi setiap SKPD di Kabupaten Balangan.

“Bagian Aset mengusulkan setiap SKPD hanya memiliki 2-3 buah kendaraan dinas, diperuntukkan bagi kepala SKPD dan sekretarisnya saja,” jelasnya.

Sementara, terkait efisiensi pemanfaatan bangunan (kantor, red) bagi SKPD baru dan yang tidak lagi difungsikan setelah dilakukan penggabungan SKPD.

“Dari kajian sementara dan beberapa simulasi akan dilakukan sharing bangunan antar SKPD untuk meningkatkan efisiensi daerah, sedang untuk pengelolaan bangunan yang akan tidak difungsikan tengah kami lakukan pengkajian peruntukan dan pinjam pakainya” tambah Rasyid.

Terkait masalah pinjam pakai bangunan, Ketua Komisi I DPRD Balanagn, Rusdi Hsy selaku pimpinan rapat mengharapkan, mekanisme pinjam pakai bangunan yang kosong sebaiknya menggunakan dokumen-dokumen serta MoU yang jelas, baik dari segi pengelolaan hingga masa pinjam, sehingga memudahkan pemerintah daerah apabila suatu waktu memerlukan untuk memfungsikannya Kembali.

“Supaya pada saat diperlukan (pengambilan, red) bangunanya tidak menimbulkan permasalahan,” imbuhnya. (srd/K-6)
 

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya