Komisi III Kaget Pembebasan Lahan Belum Rampung


Banjarmasin, KP – Belum rampungnya proyek pembangunan jembatan HKSN terus mendapat perhatian Komisi III DPRD Kota Banjarmasin.
Komisi membidangi masalah pengawasan pembangunan ini, Kamis (29/7/2021) siang kemarin, kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan jembatan yang diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 60 miliar bersumber dari APBD itu.
Dalam sidak itu terungkap masalah ganti rugi lahan untuk pembangunan menyelesaikan proyek itu masih menjadi kendala. Menyikapi kendala dihadapi, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin M Isnaini mendesak Pemko pro aktif dalam penyelesaiannya.
” Kalau perlu lakukan konsinyasi atau dengan menitipkan pembayaran ganti rugi ke pengadilan,” ujarnya.
Isnaeni mengakui , hingga saat ini memang ada beberapa warga yang tidak mau menerima pembayaran harga ganti rugi yang telah dipatok tim appraisal.
Ke depan ia mengatakan, persoalan ini harus dijadikan perhatian. ” Artinya, sebuah proyek sebelumnya pembebasan lahan benar-benar sudah tuntas seharusnya tidak boleh dikerjakan agar dalam pelaksanaan tidak ada hambatan,” tandasnya.
Menurut politisi Gerindra Banjarmasin ini, sidak ini juga untuk memastikan skedul pengerjaan jembatan tersebut termasuk bahan baku dan ornamen jembatan. Sehingga proyek tersebut selesai sesuai dengan batas waktu kontrak yang telah ditentukan.
Ia menilai, bentuk jembatan di luar ekspektasi, sebab terlalu mewah. Padahal katanya, jembatan tersebut sesuai direncanakan hanya untuk mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.
“ Meski demikian kita berharap mudahan dalam tahun ini pembangunan jembatan tersebut sudah bisa dinikmati warga,” katanya.
Sementara itu, PPTK Jembatan pada Dinas PUPR Banjarmasin Thomas Sigit Mugiarto memastikan, pelaksanaan konstruksi on skedul sudah sesuai rencana yang disusun. Menyinggung soal adanya lahan yang belum bisa dibebaskan ia memastikan , tidak masalah.
” Karena hanya ada tiga persil bangunan yang belum dibebaskan, karena pemiliknya masih tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan, sementara sebagian lagi masih menunggu pencairan ganti rugi,”ujarnya.
Ia juga tidak sependapat jika jembatan tersebut dinilai sangat mewah. Mengingat tandasnya, dalam pembangunan jembatan ada syarat dan kaidah yang harus dipenuhi.
Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor ;19 tahun 2011, kelandaian jembatan diameter 6 persen, kemudian ruang bebas vertikal 2,5 meter. “Oleh karenanya mau tidak mau dimensi jembatan HKSN dirancang lebih panjang.
Lebih jauh ia menjelaskan, pembangunan jembatan HKSN diharapkan mampu memenuhi layanan seluruh angkutan transportasi.
Sebelumnya dalam rapat kerja digelar komisi III dengan mengundang DPUPR terungkap, dalam tahun 2020 berdasarkan kontrak anggaran disediakan sebesar Rp 27 miliar dari pagu disediakan sebesar Rp 37 miliar dan realisasi anggaran itu sudah dilaksanakan.
Seluruh dana digunakan ini termasuk pekerjaan pada oprit jembatan menuju Jalan HKSN yang sudah diselesaikan sepanjang 35 meter.
Sedangkan sisanya akan dikerjakan dalam tahun anggaran 2021 ini, termasuk pada bagian oprit arah jalan Kuin Cerucuk.
Sementara akibat sejumlah kendala, adendum pekerjaan Jembatan HKSN terpaksa harus dilakukan perpanjangan selama dua kali. Selain karena perubahan desain.
Pemko sendiri melalui DPUPR dalam APBD tahun 2021 sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23 miliar untuk pembebasan lahan.
Penyelesaian pekerjaan Jembatan HKSN sebelumnya sesuai kontrak mestinya paling lambat akhir Desember 2020 lalu. Namun dengan alasan menghadapi sejumlah kendala penyelesaiannya molor.
Akibat pekerjaan tidak rampung sesuai kontrak , pihak kontraktor pelaksana proyek tersebut, yakni PT Trias Karya diberi sanksi denda keterlambatan. (nid/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya